Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.1%

19.7%

8.1%

68.1%

Pemkot Banjar Mulai Usulkan Pencairan DID Rp11,9 M ke Pusat

94
0
Asep Mulyana Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar
Asep Mulyana Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar

BANJAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar mulai mengusulkan pencairan reward Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 11,9 miliar. Dana itu bisa dicairkan ke kas daerah jika sudah diajukan rencana kegiatan untuk menyerap anggaran tersebut.

DID sendiri didapatkan Pemkot Banjar atas keberhasilannya mengatasi kasus Covid-19 dengan baik. “Rencana kegiatan sudah diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan penggunaan anggaran DID tersebut, yakni OPD yang memiliki program untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” kata Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar Asep Mulyana Selasa (8/9).

Menurut Asep, usulan rencana kegiatan dari masing-masing OPD sudah memenuhi besaran anggaran total Rp 11,9 miliar. Usulan rencana kegiatan untuk menyerap anggaran tersebut terlebih dahulu akan melalui proses verifikasi oleh Kementerian Keuangan. Jika rencana kerja OPD selaras dengan peruntukan anggaran tersebut, maka anggaran akan segera bisa segera beralih ke kas daerah Kota Banjar.

“Jika tidak ada yang direvisi, maka akan cepat tutunnya anggaran dari pusat ke rekening daerah. Namun jika ada revisi, maka terpaksa OPD harus mengajukan atau mengganti rencana kegiatan supaya sesuai dengan peruntukan anggaran tersebut,” katanya.

Baca juga : Komisi I DPRD Kota Banjar Batal Bahas Polemik Rotasi Pejabat

Ia menjelaskan DID sebesar Rp 11,9 miliar itu tidak masuk di APBD Perubahan tahun 2020 maupun APBD Murni tahun 2021. Alokasi anggarannya sesuai dengan usulan rencana kegiatan OPD yang diajukan ke pemerintah pusat.

“Ini tidak masuk di APBD Perubahan maupun APBD Murni. Alokasi anggarannya atau penyerapan anggarannya nanti sesuai dengan rencana kegiatan OPD yang sudah diajukan ke kita, kemudian kita ajukan ke pemerintah pusat, karena rencana kegiatan itulah yang menjadi dasar penarikan anggaran tersebut dari pusat ke kas daerah. Nanti setelah di kas daerah tinggal diserap oleh OPD pengusul,” kata Asep Mulyana.

Ia berharap rencana kegiatan kerja OPD sesuai dengan peruntukan anggaran tersebut, supaya tidak ada revisi dan anggaran bisa secepatnya direalisasikan untuk kepentingan masyakat Banjar.

“Memang tidak ada aturannya deadline sampai Desember, namun secepatnya lebih baik untuk diserap supaya manfaatnya bisa secepatnya juga dirasakan masyarakat,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.