Pemkot Banjar Perlu Menerbitkan Perda untuk Perparkiran

26

BANJAR – Pemerintah Kota Banjar perlu memikirkan beberapa aturan atau dasar hukum untuk menekan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir of the road dan parkir khusus. Hal tersebut diungkapkan pengamat transportasi Kota Banjar Dadi Mulyadi.

Dia menerangkan di Kota Banjar kebanyakan selain parkir umum adalah parkir of the road. Jenis parkir off the road langsung dikelola pemilik lahan, seperti hotel, perbankan, rumah makan, supermarket dan sebagainya. Sementara parkir khusus dikelola pihak swasta atau pihak ketiga.

“Kalau ada jasa parkir khusus seperti sekarang ini seperti di RSUD, hubungan pemerintah bukan dengan pelaku jasa parkirnya, tapi dengan pihak pemilik lahan. Pelaku jasa parkir hanya berhubungan dengan pihak pemilik lahan,” kata dia Minggu (17/3).

Terkait parkir itu, dia menyarankan pemerintah kota perlu segera menerbitkan aturan hukum berupa peraturan daerah (perda) untuk mengatur soal parkir khusus dan of the road. Jika rancangan perda masih lama, maka dibuat MoU pemerintah kota dengan pemilik lahan parkir.

Saat ini, terang dia, parkir of the road selama ini tidak masuk ke PAD. “Silakan pemerintah membuat MOU dengan pemilik lahan seperti pasar modern, bank, hotel, rumah makan dan lain-lain yang memiliki lahan parkir sendiri. Besar retribusinya negosiasi, soalnya untuk of the road belum ditetapkan nilainya,” kata dia.

Begitu juga dengan parkir khusus. Jika pemerintah mau, bisa membuat MoU dengan pihak rumah sakit. Perjanjian kerja sama retribusi. Sehingga pajak dari parkir bisa terserap.

“Seharusnya dalam Perda Parkir yang sedang dibahas di dewan saat ini juga harus mengatur tentang aturan parkir khusus, mulai teknis hingga pengelolaannya supaya lebih mudah memanage perparkiran,” katanya. (cep)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.