Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.5%

19.8%

7.7%

69%

Pemkot Banjar Terima DID dari Pusat Rp11,9 M, Banyak Dinas Yang Takut Gunakan

1845
0
PENJELASAN. Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana saat diwawancara. Ia berharap reward Dana Insentif Daerah dapat diserap 100 persen. Cecep herdi / radar tasikmalaya
PENJELASAN. Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana saat diwawancara. Ia berharap reward Dana Insentif Daerah dapat diserap 100 persen. Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar mendapat Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat sebesar Rp 11,9 miliar. Bonus dari pemerintah pusat atas raihan kota yang menangani Covid-19 cukup baik itu harus diserap paling lambat Desember 2020.

Hingga saat ini, baru enam dinas yang sudah mengajukan penyerapan anggaran. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas KUKMP, Dinas Sosial P3A, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas PU dan RSUD Banjar.

“Anggaran DID itu masih di pemerintah pusat belum turun ke kas daerah. Untuk pencairan ke kas daerah itu harus diusulkan rencana kegiatan dari OPD yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi,” kata Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Asep Mulyana, Jumat (4/9).

Baca juga : Pemkot Banjar akan Bentuk Tim, Kaji Lokasi Wisata Kuliner Bulaksawah

Terpisah, Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki program untuk pemulihan ekonomi mengusulkan kegiatan, supaya anggaran yang ada segera terserap dan bisa dinikmati masyarakat.

“Waktu rapat saya sempat kaget karena tidak ada dinas yang berani menyerap anggaran itu. Setelah saya minta agar dinas yang membutuhkan anggaran penanganan Covid-19 menggunakan anggaran itu, akhirnya mulai mengusulkan,” kata Nana Kamis (3/9).

Ia meminta dinas tidak perlu khawatir menyerap anggaran tersebut. Meskipun teknis pelaksanaannya tidak masuk ke APBD Kota Banjar.

“Jangan takut, kita bekerja untuk masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi. Saya ambil contoh rapid test gratis yang diadakan setiap Rabu, itu masyarakat kan masih membutuhkan, kenapa dinas terkait tidak menggunakan anggaran reward itu untuk membeli alat rapid test,” jelasnya.

Baca juga : Polemik Rotasi Pejabat, BKPPD Kota Banjar Siap Beri Penjelasan

Sebelumnya, Anggota DPRD Banjar H Mujamil mendesak Pemerintah Kota Banjar melalui Badan Keuangan Daerah atau BPPKAD Kota Banjar segera menjemput Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat sebesar Rp 11,9 miliar.

“Waktu rapat Banggar kita mendapatkan penjelasan dari Badan Keuangan Daerah bahwa Banjar mendapat suntikan (bonus) dana insentif daerah sebesar Rp 11,9 miliar. Anggaran itu harus digunakan untuk pemulihan ekonomi serta secara umum untuk UMKM, wisata serta pembangunan infrastruktur yang menunjang bidang pariwisata. Anggaran sebesar itu tidak masuk di APBD Banjar. Tapi harus bisa diserap dengan maksimal waktu hingga Desember 2020,” kata Mujamil. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.