Infrastruktur dan Pendidikan Alokasinya di Bawah 20 Persen

Pemkot Banjar Tetapkan APBD 2020 813 Miliar

374
1
Agus Nugraha
Agus Nugraha

BANJAR – Pemerintah Kota Banjar menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp 813 miliar. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar Agus Nugraha kepada Radar, Minggu (24/11).

“Alhamdulillah penyusunan APBD Tahun 2020 tepat waktu. Nilai APBD murni 2020 sendiri Rp 813 miliar itu sudah termasuk pendapatan DAK. Seluruh anggaran itu untuk mendongkrak janji politik kepala daerah sesuai visi misinya,” katanya, menjelaskan.

Menurut dia, Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjar, belum lama ini.

Kini prosesnya tinggal penyerahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Lanjut dia, RKA sendiri merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan dan prakiraan maju untuk tahun depan.

Jelas Agus, anggaran tahun depan masih fokus pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan program lainnya sesuai visi misi wali kota dan wakilnya pada pilkada.

Besaran untuk infrastruktur dan pendidikan masing-masing sekitar di bawah 20 persen dari nilai total APBD murni. Kemudian, untuk kesehatan di bawah 15 persen.

“Kalau secara spesifikasinya harus dihitung dan dirinci, tapi itu secara garis besarnya seperti itu. Dasar untuk menetapkan KUA PPAS itu dari RPJMD. RPJMD sendiri merupakan janji politis untuk merealisasikan visi misi wali kota,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Kota Banjar Asep Mulyana mengatakan, hampir seluruh RKA dari tiap-tiap OPD sudah masuk. Pihaknya kini masih melakukan input data.

“Belum beres semua, masih kita lakukan penginputan data,” katanya.

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi mengatakan rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2020 sudah dilakukan secara komprehensif antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“KUA PPAS ABPD Tahun 2020 sudah disahkan, tidak ada masalah dan tepat waktu,” katanya. (cep)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

  1. Masa sih, uang segitu banyaknya tapi keadaan masyarakat masih banyak yang miskin dan tidak ada yang tahu tentang Rutilahu(rumah tidak layak huni) di tingkat RT/RW padahal daerah Jawa Barat lainnya sudah melakukan tahapan tahapan untuk rakyat miskin dan mengurangi pengangguran. Banyak warga Banjar yang Pintar tapi bekerja di daerah lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.