Pemkot Diingatkan Soal eks Setda Kabupaten Tasik

835
0

INDIHIANG – Pemerintah Kota Tasikmalaya harus memperhatikan beragam aspek saat akan memanfaatkan eks Setda Kabupaten Tasik sebagai kawasan penataan pedagang kaki lima dan lahan parkir. Karena gedung tersebut memiliki nilai historis bagi publik Tasikmalaya.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH mengakui memang saat ini Kota Tasik sudah perlu ditata, karena semrawut dan macet. Namun, apabila eks kantor bupati dirobohkan untuk kawasan penataan PKL dan parkir, Pemkot harus mengukur reaksi pro-kontra masyarakat.

“Apakah gedung eks setda itu akan dirobohkan? Pertama bukan milik kita. Kedua gedung tersebut pernah dimiliki bersama oleh Tasikmalaya, sebelum pemekaran,” ujar Agus saat ditemui Radar di kantornya Kamis (8/8).

“Sebab, di hati kecil masing-masing, baik kota mau pun kabupaten, ada rasa memiliki terhadap bangunan tersebut. Semacam bangunan yang memiliki sejarah, akan hilang secara total,” kata dia melanjutkan.

Untuk itu, kata Agus, Pemkot perlu mempertimbangkan dari sisi perasaan publik dan harus menyiapkan alternatif lain untuk penataan PKL dan parkir.

“Kita bisa ingat ketika eks gedung DPRD dirobohkan dan menjadi taman kota, reaksi publik seperti apa? Termasuk kemarin saat menggeser Tugu Adipura,” ceritanya.

Agus mengatakan Pemkot pun harus berpikir matang berkaitan dua fungsi yang digabungkan. Ketika lahan itu hendak digunakan sebagai sarana parkir, baiknya tidak juga dengan penempatan PKL. “Artinya kalau mau khusus parkir, berarti tidak boleh ada PKL. Sulitnya itu, kan ada parkir tapi ada PKL juga, baiknya satu fungsi saja,” kata Agus.

Maka dari itu, politisi PPP ini menyarankan dalam penataan kota, membuat lahan parkir bukan satu-satunya jalan. Apalagi, terpaksa dilakukan meski nantinya terjadi kesulitan. “Sebab, memorandum of understanding (MoU, Red) dengan Pemkab itu bukan hal gampang. Syukur-syukur kalau sudah deal, mengingat selama ini sering kita berselisih dengan Pemkab berkaitan aset,” tuturnya memaparkan.

Berbeda dengan Agus, anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Bagas Suryono mengaku sepakat dengan wacana Pemkot tersebut. Ia menilai di Jalan Mayor Utarya tersebut representatif untuk menjadi area dalam memusatkan PKL demi penataan.

“Cocoknya memang seperti itu, sentralisir saja di sana. PKL dari Cihideung atau HZ Mustofa juga kan tidak terlalu jauh, kalau ke Dadaha, nanti aka nada PKL lain yang jualan di tempat sebelumnya,” kata Bagas.

Menurutnya dengan langkah tersebut, dua fungsi penataan bisa terakomodir sekaligus di satu lahan. Mengingat aset Pemerintah di pusat kota sangatlah terbatas, otomatis harus berkolaborasi dengan pemilik lahan lain yang berada di pusat kota.

”Seperti di kota besar lain yang mana pemerintah daerah sudah melangkah ke arah tersebut dalam menata kota,” ujarnya.

Namun, kata politisi PAN ini, kaitan nilai historis dia sepakat dengan Agus. Perlu pertimbangan dan kajian komprehensif supaya perencanaan matang dan tidak berdampak reaksi yang cukup tinggi dari kalangan masyarakat. Seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya dengan dalih penataan yang cukup menyita atensi publik.

“Perlu kajian komprehensif, itu kan bangunan monumental. Bangunan pemerintahan lama yang berada di pusat kota,” katanya.

“Supaya bisa meredam pro-kontra yang timbul seperti pemindahan Tugu Adipura dan pembangunan taman kota seperti belakangan ini,” kata Bagas.

Baru Sebatas Komunikasi

Penjabat Sekreraris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Iin Aminudin mengakui adanya penjajakan antara Pemkot dan Pemkab untuk pemanfaatan lahan eks setda. Meskipun, kata dia, komunikasi itu informal antar kepala daerah.

“Secara informal Pak Bupati dan Pak Wali Kota sudah mengkomunikasikan dan kami juga di Pemkab sudah melakukan penjajakan terkait pemanfaatan itu,” ujarnya.

Kemungkinannya, kata Iin, pengelolaan lahan eks Setda bakal ditangani pihak ketiga. Pemkab terus berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, kaitan pemanfaatan aset seluas satu hektare tersebut.

“Jadi mungkin ini menjadi solusi bagi kedua pemerintahan. Di kota jadi solusi penataan dan bagi kami mendapat penghasilan asli daerah (PAD),” tuturnya.

Upaya kerja sama tersebut diharapkan menjadi jalan tengah sengketa aset antara Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya. Mengingat, kata Iis, masih banyak aset Pemkab yang kini secara geografis berada di teritorial Kota Tasikmalaya.

“Ini bisa menjadi jalan tengah sengketa aset kedua pemerintah daerah. Di samping kami juga berencana memanfaatkan aset lain yang berada di wilayah Pemkot, salah satunya pendopo lama,” katanya menjelaskan. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.