Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
17%

83%

Pemkot Diminta Bangun Rusunawa

175
0

Satu Gubuk Dibantu, Lainnya Perlu Dipikirkan
CIHIDEUNG – Pemerintah Kota Tasikmalaya disarankan segera membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Itu sebagai upaya jalan keluar terhadap warga kurang mampu yang belum memiliki rumah atau tinggal di gubuk.
”Jadi kalau bisa sementara ini dalam mengatasi persoalan warga miskin tak punya rumah mungkin dititipkan dulu ke panti sosial. Ke depannya Pemkot sudah perlu bangun Rusunawa,” saran Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim SSos MSi saat menghubungi Radar, Rabu (28/2).
Politisi senior PDI Perjuangan ini menjelaskan sebenarnya Pemkot memiliki banyak lahan kosong yang merupakan aset daerah untuk pembangunan Rusunawa. Apabila ada itikad baik, Pemkot bisa membangun Rusunawa. DPRD pun akan mendorong dan membantunya merealisasikannya. Karena, Rusunawan dianggapnya bisa mengatasi persoalan seperti diderita Uli dan Engkar. Dua orang sepuh itu tinggal di gubuk di atas lahan milik orang lain di belakang SDN 2 Tugu.
“Sebab bukan hanya itu (Uli dan Engkar, Red), banyak warga tinggal di tanah milik PJKA atau tempat ilegal lain. Kita tak tutup mata. Maka sudah perlu dirikan Rusunawa,” terangnya
Muslim mengaku mendengar bahwa ada wacana Pemkot mendirikan Rusunawa di eks Pasar Ikan Cihideung. Nyatanya sampai saat ini, rencana tersebut belum terlihat tindaklanjutnya. Padahal Pemkot memiliki banyak lahan eks carik desa.
“Kemudian perlu ada imbauan pemilik kontrakan juga harus sewakan bangunan yang layak. Tidak menutup kemungkinan ada pihak tertentu menyewakan lahan-lahan milik pemerintah atau pihak tertentu,” ungkapnya.
Pengamat sosial, pemerintahan dan politik Tasikmalaya Asep M Tamam mengapresiasi kepasrahan Uli dan Engkar yang mengakui lahan gubuknya merupakan milik orang lain dan memikirkan upaya untuk pindah saat sang pemilik lahan hendak menggunakannya. Di sisi lain banyak yang sudah tinggal bertahun-tahun di suatu lahan yang bukan miliknya, ketika hendak ditertibkan, malah melakukan perlawanan.
“Saya kira tidak akan sulit cari solusinya bila Pemkot serius menanganinya. Dengan kekuasaan tentu bisa menggunakan coorporate social responsibility (CSR) atau upaya lainnya,” jelas Asep.
Namun, kata dia, perlu dipikirkan juga dampak apabila salah seorang warga difasilitasi Pemkot untuk memiliki hunian, tentu warga lain, yang bernasib sama akan menuntut hal serupa.
“Satu orang diberi fasilitas nanti ada orang lain yang menuntut hal sama. Bahkan bisa saja sudah punya lahan tetap ingin difasilitasi juga. Itu perlu dipikirkan,” terangnya.
Terpisah. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Tasikmalaya Sofyan ZM mengakui pihaknya sulit mengatasi kasus yang dialami Uli dan Engkar. “Syarat wajib bisa ikut serta Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) harus memiliki lahan sendiri. Sehingga kami sulit memasukan yang seperti itu (Gubuk Uli dan Engkar),” tandasnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.