Pemkot Diminta Pertimbangkan Kesejahteraan

2

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

WAKIL Ketua I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Banjar Dadang Darulkutni berharap tidak terjadi mogok kerja dari tenaga guru honorer. Ia khawatir jika itu akan berdampak terhadap dunia pendidikan.

“Secara umum kami berharap tidak ada aksi mogok kerja. PGRI Banjar sampai sekarang terus memantau dan ikut mencari solusi supaya anak didik tidak menjadi korban,” katanya Minggu (23/9).

“Harapan PGRI untuk honorer sebelum ada jawaban jangan ada reaksi apa-apa karena ini adalah proses. Meskipun benar untuk mogok kerja itu adalah haknya dan dilindungi undang-undang juga. Namun selama itu proses komitmen untuk menunggu, ya menunggu dulu hingga waktu yang ditentukan dengan harapan tuntutan dapat diakomodir,” tambahnya.

Diakui Dadang, kesejah­teraan tenaga guru honorer sebesar Rp 250 ribu per bulan sangat jauh dari kata layak. Ia berharap Pemkot Banjar mempertimbangkan kesejahteraan guru honorer dengan lebih bijak dan proporsional.

“Di satu sisi harus profesional sementara kesejahteraan jauh. Ya minimal mendekati besaran UMK atau UMR Kota Banjar lah. Ulah kot Rp 250 ribu teuing sabulanna,” harapnya.

Sementara itu, terkait tuntutan honorer, PGRI harus mampu menjembatani. Sebab, jika permasalahan tuntutan skala daerah ini tidak ada titik temu, maka akan berbahaya bagi pendidikan.

“Bagaimanapun juga kita butuh honorer, karena hitung-hitungan tenaga pendidikan itu lebih besar yang berstatus tenaga honorer daripada PNS-nya,” jelasnya. (cep)

loading...