Pemkot Jangan Gegabah Lagi

71
0
Miftah Hurrizqi Ketua Kawalu Institut

Kasus penerbitan Perwalkot tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir harus menjadi contoh bagi Pemkot Tasikmalaya. Jangan sampai eksekutif melakukan langkah yang sama: gegabah dan terburu-buru saat mengeluarkan kebijakan sehingga direspons publik dengan negatif dan keras.

Ketua Kawalu Institut Miftah Hurrizqi angkat suara menyikapi dampak kenaikan tarif yang walau pun saat ini sudah kembali diberlakukan tarif lama. Dia menilai Pemkot terlalu gegabah menerbitkan regulasi yang kurang matang. “Sehingga dalam kurun waktu singkat, reaksi publik meluap aturan direvisi,” ujarnya Jumat (10/1).

Seharusnya, kata dia, kebijakan yang dilahirkan Pemkot menempuh analisis dan kajian komprehensif. Terlebih, Wali Kota memiliki tiga staf ahli. Mereka semestinya memberikan pertimbangan dasar ketika kepala daerah hendak menerbitkan suatu kebijakan.

“Lalu apa fungsinya staf ahli? Bahkan yang kemarin pengisiannya melalui lelang terbuka (open bidding, Red),” tanya Miftah.

Seharusnya selaku ”pembisik” Wali Kota, staf ahli rewel ketika Wali Kota akan menerbitkan kebijakan, yang sekiranya tidak populis bagi publik. “Bukan malah lebih intens mendengar bisikan-bisikan lain,” sambungnya berseloroh.

Sehingga, kata dia, wajar apabila publik menjastifikasi kebijakan Perwalkot tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir merupakan aturan yang asal-asalan. Parameter penghitungan besaran tarif pun, sampai kebijakan itu ditarik, kata Miftah, belum muncul argumentasi logis dari Wali Kota, Dishub maupun UPTD Parkir.

“Wajar dianggap asal-asalan, kebijakan itu harus berlandaskan pengkajian, bukan dengan rarasaan. Publik sampai saat ini kelihatannya belum mengetahui, alasan krusial apa sehingga Pemkot harus menaikan tarif, apa ada argument yang logis dari versi pemerintah yang sulit kita bantah kan dia membeberkan,” ujarnya.

Ia menyarankan peran staf ahli harus lebih optimal dalam memberi telaahan, rekomendasi, saran dan pertimbangan terkait produk regulasi yang hendak digulirkan. Sesuai bidang tugas masing-masing staf ahli yang mencapai tiga orang.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah staf ahli tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut atau mereka kurang kompeten. Atau Wali Kota yang gegabah menunjuk para staf ahlinya,” lanjut mantan aktivis PMII tersebut.

Miftah menambahkan tensi publik mereda lantaran tarif parkir kembali normal, bukan berarti persoalan selesai. Justru, kata dia, akar persoalan adalah inisiasi dan proses dari penerbitan kebijakan tersebut.

“Kita tidak masuk ke ranah siapa penggagas atau siapa inisiator yang mengharuskan Perwalkot itu terbit. Hanya saja, ketika publik terdampak, otomatis semua salahkan kepala daerah,” analisisnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.