Pemkot Perlu Sosialisasi Sistem Pertanahan dan Pengelolaannya ke Warga

24

BANJAR – Pemerhati pemerintahan Sidik Firmadi SIP, MIP berharap konflik antara warga penggarap lahan dengan PTPN VIII tidak berlarut-larut. Dia menyarankan agar dibuatkan MoU antara kedua belah pihak.

Ke depan, Sidik menyarankan pemerintah kota bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar melakukan sosialisasi terkait sistem pertanahan dan pengelolaannya kepada masyarakat. “Agar masyarakat dapat memahami,” jelasnya.

Aktivis mahasiswa Kota Banjar Budi meminta Pemkot Banjar segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kita minta persoalan ini diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjar melakukan mediasi dengan masyarakat atau penggarap di lahan PTPN VIII Blok Citayem Bantardawa Desa Rejasari. Kegiatan itu dilangsungkan di Aula Rapat Mapolres Banjar Rabu (13/3).

“Mediasi ini bertujuan supaya ada solusi terbaik bagi PTPN maupun masyarakat,” ujar Kapolres Banjar sekaligus mediator AKBP Yulian Perdana SIK. Upaya mediasi sebagai langkah preventif supaya tidak terjadi konflik sosial. (nto)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.