Pemkot se-Indonesia Minta Zonasi Dievaluasi

18
0

JAKARTA – Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi menuai keluhan dari banyak pemerintah daerah. Bahkan diharapkan PPDB sistem zonasi segera dievaluasi.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta Kemendikbud melakukan evaluasi terhadap PPDB dengan sistem zonasi. Permintaan tersebut muncul berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Apeksi di Semarang, Jawa Tengah yang ditutup Kamis (4/7) sore.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Apeksi Airin Rachmi Diany, mengatakan persoalan zonasi tidak semata berkaitan dengan jarak. Tapi juga dikombinasikan dengan nilai dan lainnya. “Pemerintah kota bukannya menolak sistem zonasi,” kata Wali Kota Tangerang Selatan ini, kemarin (5/7).

Dikatakannya, penyiapan regulasi PPDB sistem zonasi sangat berkaitan dengan kesiapan daerah dalam menyediakan infrastruktur. “Sistem zonasi ini sebenarnya mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan infrastruktur pendidikan,” katanya.

Ia berharap adanya solusi dari pemerintah berkaitan dengan rekomendasi soal PPDB dengan sistem zonasi. Selain masalah pendidikan, rekomendasi lain yang dihasilkan Rakernas Apeksi 2019 berkaitan dengan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.

Menurut dia, salah satu rekomendasi yang dihasilkan berkaitan dengan evaluasi jenjang rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terlalu panjang. Kata dia, rekomendasi Rakernas Apeksi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan ketika disampaikan kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pendirian sekolah-sekolah negeri baru di berbagai daerah dari hasil pemetaan zonasi. Karena penyebaran sekolah negeri yang belum merata untuk mendukung pemerataan pendidikan dan implementasi sistem zonasi.

Pembangunan sekolah itu dapat menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

“Setelah kebijakan zonasi PPDB diterapkan banyak daerah baru menyadari bahwa di wilayahnya sekolah negeri tidak menyebar merata dan ada ketimpangan jumlah sekolah di semua jenjang sekolah,” kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, kemarin (5/7).

Sejak dibuka 20 Juni 2019, posko pengaduan KPAI telah menerima pengaduan dalam jaringan (online) sebanyak 92 pengaduan dengan rincian 70 pengaduan melalui telepon pintar dan 22 pengaduan melalui pesan elektronik, serta satu pengaduan langsung yang berasal dari DKI Jakarta, sehingga total pengaduan yang diterima KPAI adalah 93 pengaduan.

Jenis pengaduan mulai dari masalah sosialisasi yang minim, petunjuk teknis yang tidak jelas, pembagian zonasi dianggap tidak adil, sekolah negeri tidak merata penyebarannya, jarak nol meter antara rumah pendaftar ke sekolah, sampai adanya kejanggalan dan dugaan kecurangan.

KPAI menyampaikan apresiasi kepada beberapa kepala daerah yang dalam tiga tahun zonasi telah berupaya menambah jumlah sekolah negeri, diantaranya adalah Pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang membangun satu SMAN di kota Pontianak yaitu SMAN 11, dan Pemerintah Kota Bekasi yang membangun tujuh SMPN baru yaitu SMPN 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56.

KPAI mendorong lahirnya peraturan presiden tentang sistem zonasi pendidikan yang dibutuhkan sebagai sarana kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah.

Retno menuturkan untuk keberhasilan sistem zonasi pendidikan diperlukan sinergi kebijakan antar kementerian untuk upaya melayani dan memenuhi hak atas pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Setidaknya ada delapan kementerian dan lembaga akan terlibat dalam sistem zonasi pendidikan. Dengan demikian kerja sama lintas kementerian dan lembaga alan mendorong percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Delapan kementerian dan lembaga yang akan berperan dalam sistem zonasi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri serta Bappenas.

Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, sistem zonasi ini juga dapat digunakan untuk menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan, jelasnya.

KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pemerataan sumber dana dan sumber daya ke seluruh sekolah negeri yang ada, tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah tertentu yang danggap unggul dulunya. (ful/gw/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.