Pemkot Tangguhkan Pencairan 24 Miliar

122
0
Apep Yosa

Rekanan Minta Perbaikan Sistem
BUNGURSARI – Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Apep Yosa mencatat ada sekitar Rp 24 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang tidak bisa dicairkan hingga Februari 2018. Karena adanya Surat Edaran Wali Kota Nomor 900/2720/BPKAD tentang Pelaksanaan Persiapan Akhir Tahun 2017 dan Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017.
Apep menjelaskan surat edaran tersebut menjelaskan tentang batas maksimal penerimaan surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2017. “Salah satu poin dalam surat edaran tersebut, menyebutkan bahwa batas waktu penerimaan SPM untuk diterbitkannya surat perintah pencairan dana (SP2D) dari BPKAD, paling lambat 28 Desember 2017 pukul 15.30 WIB,” ujarnya saat ditemui Radar di kantornya, Jumat (5/1).
Pada poin selanjutnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengajukan SPM melebihi batas waktu tersebut (28 Desember 2017) dan melakukan pengajuan pada 29 Desember 2017 pukul 24.00 tidak bisa dicairkan tahun 2017. “Dan, pembayarannya akan dilakukan pada perubahan penjabaran APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018. Kemungkinan awal Februari mendatang sudah bisa dicairkan,” ungkapnya.
Menurutnya, dana dicairkan pada perubahan penjabaran APBD merujuk terhadap pedoman penyusunan APBD yang diinstruksikan pemerintah pusat. Ketentuan itu sudah diberlakukan sejak tahun 2015. “Intinya ini upaya pemerintah dalam mempercepat urusan administrasi keuangan,” terangnya.
Apep menambahkan dari sekitar Rp 24 miliar tersebut merupakan akumulasi SPM dari berbagai SKPD. Saat ini pihaknya masih menginventarisir pekerjaan mana saja SPM tersebut berasal, dinas mana saja yang banyak mengajukan surat bayar tersebut pada 29 Desember 2017. Setelah berhasil diketahui pekerjaan dan dinas mana saja, BPKAD akan melakukan pemanggilan terhadap pengguna anggaran (PA) atau pengguna barang (PB) di masing-masing SKPD. “Belum terlihat SPM itu didominasi dinas mana saja. Masih kita inventarisir dan nanti kita akan lakukan pemanggilan terlebih dahulu dinas-dinasnya. Kan itu harus dianggarkan kembali agar bisa dicairkan di tahun ini,” jelasnya.
Sekretaris Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Tasikmalaya Agus Nugraha menjelaskan secara pribadi memang sedikit keberatan dengan kejadian penangguhan pencairan tersebut. “Karena siapa yang ingin pekerjaan sudah selesai tapi pencairan ditangguhkan. Namun, walaupun demikian para rekanan tetap mengikuti peraturan,” terangnya saat dihubungi Radar Jumat malam.
Agus sangat menyayangkan dengan adanya penangguhan pencairan pembayaran pekerjaan. Karena penangguhan pencairan tidak hanya terjadi kali ini saja, melainkan sudah berulang dari tahun-tahun sebelumnya.
Maka dari itu, pihaknya berharap pemerintah bisa segera mencari solusi supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Karena jika ada kejadian berulang setiap tahun berarti ada proses yang salah dan ini harus segera diperbaiki, supaya tidak merugikan siapa pun. “Harus dirunut proses sebelumnya seperti apa karena sampai berdampak seperti itu. Misalnya harus diperbaiki terkait kontrak terlalu mepet, lelang mepet dan kenapa tidak ditarik awal-awal. Karena semuanya itu berpengaruh kepada akhirnya juga,” pintanya. (igi/yfi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.