Pemkot Tasik Diminta Cekatan Lobi Pusat Soal SOTK Baru

69
0
Loading...

INDIHIANG – DPRD Kota Tasikmalaya memberikan deadline terhadap Pemkot, supaya Pengukuhan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru segera mendapatkan kejelasan. Sebab, kondisi saat ini mulai menuai keluhan dari masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H Dayat Mustopa menjelaskan hasil audiensi terkait SOTK baru dan pelayanan publik, Selasa (9/2/2021) lalu. Disepakati bahwa Pemkot diberikan waktu selama satu minggu terhitung sejak pertemuan tersebut, memastikan waktu pengukuhan dan melobi pusat dengan cekatan.

“Jadi kemarin disepakati, kita beri jangka waktu satu minggu memastikan pelantikan sesegera mungkin. Silakan eksekutif mau bagaimana juga caranya jangan tertunda lagi,” tegas H Dayat kepada Radar, Rabu (10/2/2021).

Menurut dia, apabila dalam jangka waktu satu minggu Pemkot tak kunjung mendapat perkembangan.

Komisi I siap mendampingi eksekutif melobi pusat agar segera merealisasikan izin Pemkot melaksanakan pengukuhan SOTK baru.

loading...

“Kalau seminggu belum ada hasil juga, bila perlu kami dampingi. Melihat urjensi pengukuhan yang mulai dikeluhkan sejumlah masyarakat,” tegas politisi Golkar tersebut.

Dayat mengungkapkan alasan Pemkot atas berlarutnya jadwal pelantikan yang mencapai hampir satu bulan lebih, disebabkan adanya kesamaan perlakuan bagi daerah yang dikepalai pelaksana tugas (Plt) di semua daerah.

Sehingga pusat mengidentifikasi Kota Tasikmalaya dipimpin seorang Plt wali kota, lantaran hendak melaksanakan Pilkada. “Dari keterangan asisten daerah. Mulai Plt, Plh atau Pjs disamaratakan seolah akan Pilkada. Kita juga heran kok begitu,” keluh Dayat.

“Kemudian memang dari Pemkot sendiri mengapa tidak antisipatif, kan Perda SOTK baru itu tuntas Oktober 2020 kenapa diusulkan jaraknya hanya semingguan dengan waktu rencana pengukuhan di awal Januari 2021,” sambung mantan Camat Tawang itu.

Baca juga : Rencana Superblok Rp4,2 Triliun di Jalan Letnan Harun Kota Tasik, Begini Ceritanya..

Dia menegaskan baik asisten daerah, BKPSDM termasuk sekda, berkomunikasi dengan intens terhadap Pemerintah Pusat. Sebab, kondisi daerah mulai gaduh lantaran ketidakpastian yang dirasakan para ASN sendiri.

“Turun tangan lah, jangan membiarkan ini terhambat dan menuai persoalan lain. Sebab, persoalan yang muncul tentu akan bermuara penilaian kurang baik ke Plt wali kota. Kita yang mengusulkan harus proaktif intens berkomunikasi,” tegas Dayat.

Sementara itu, mandeknya kegiatan pemerintahan lantaran SOTK baru tak kunjung dilkukuhkan, mulai dirasakan masyarakat. Dampak kondisi tersebut sejumlah kegiatan teknis di instansi pemerintah belum bisa dilakukan dan memicu kegamangan para ASN dalam bertugas.

Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus (Hipki) Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi MA menuturkan pihaknya mendapat sejumlah keluhan dari para pegiat dan masyarakat umum. Berkenaan pengurusan perizinan atau perpanjangan izin aktivitas masyarakat yang tersendat.

“Kami banyak mendapati keluhan semacam itu, karena ASN di birokrasi ragu mengeksekusi penerbitan rekomendasi atau bahkan izin atas usulan dari masyarakat,” tutur Kepler.

Menurut dia, kondisi lain juga mulai dikeluhkan di internal Pemkot sendiri. Ketika waktu terus berganti di awal tahun 2021, sejumlah kegiatan belum juga bisa ditempuh.

“Kan ada kegiatan-kegiatan pemerintah juga yang harus dimulai prosesnya di awal tahun, apalagi yang dikerjasamakan atau melibatkan masyarakat khawatir akan ngaret juga diimplementasikan kalau ASN-nya berdalih belum pengukuhan,” ujar sekretaris Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya (DKKT) tersebut. 

Apalagi, lanjut Kepler, pusat sudah menginstruksikan PPKM berskala mikro, sementara kondisi aparatur di tingkat kelurahan masih galau akan posisinya bertugas sebelum pengukuhan terlaksana.

“Di pusat saja pemerintah sangat konsen dalam penanganan pandemi, sementara di daerah malah seperti ini. Pelantikan saja tak bisa, bagaimana mau bertugas,” keluh Kepler.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Advokasi Kebijakan dan Informasi Publik (Lakip) Ir Taufiq Rahman SH CPCLE mengatakan keterlambatan pengukuhan SOTK baru merupakan wujud kegagalan Pemkot dalam menjalankan amanat Perda.

Di mana, sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan SOTK, diamanatkan selambat-lambatnya awal Januari 2021, SOTK baru harus sudah dikukuhkan.

“Sekarang kita lihat saja, ini sudah mau masuk pertengahan Februari. Pimpinan di Pemkot beserta jajarannya sudah gagal karena tak juga kunjung melaksanakan pengukuhan,” tegas Taufiq kepada wartawan usai audiensi di ruang rapat paripurna, Selasa (9/2/2021).

Ia menyayangkan Pemkot tidak melakukan antisipasi, sebagaimana adanya Perwalkot tentang Mitigasi Risiko. Bahwa risiko keterlambatan harus menjadi bagian yang diperhitungkan, apalagi berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Kenapa surat usulan pengukuhan baru dikirim Desember, kan dari November bisa disampaikan apalagi Perda SOTK baru juga tidak selesai di penghujung 2020,” keluh tokoh advokat tersebut. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.