Pemkot Tasik Siapkan Bantuan bagi Warga Terdampak Corona

345
0

Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang mengalkulasi kebutuhan anggaran untuk masyarakat terdampak Covid-19. Terutama bagi keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan masyarakat yang tiba-tiba kehilangan penghasilan di tengah wabah virus Corona.

“Kita sedang kalkulasi, dari provinsi sendiri ada sekitar Rp 500 ribu, satu per tiganya bentuk tunai, sisanya bahan pokok,” ujar Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman kepada Radar, kemarin (30/3).

Baca juga : Pembatasan Orang Masuk, Pemkot Tasik Dirikan 9 Posko di Perbatasan 

“Kalau pun dari Pemkot, ada nanti melalui Dinas Sosial (Dinsos) salah satunya untuk yang terdampak wabah Covid-19 ini,” sambungnya menjelaskan.

Dia mengakui upaya karantina wilayah secara parsial berimbas terhadap segala macam hal, apalagi akan dilakukan selama satu bulan. Namun, kata dia, upaya itu (pembatasan orang masuk, Red) harus ditempuh, sehingga bisa segera keluar dari situasi saat ini.

“Kepentingan pribadi atau kelompok jangan dulu, tapi keselamatan bersama. Sebulan penuh mari bersama-sama kompak, menahan diri. Insyaallah bisa diselesaikan. Memang berat, tapi selanjutnya kita bisa segera recovery, kalau tidak begini akan lama,” katanya memaparkan.

Sektor jasa usaha baik kecil maupun menengah, kata Budi, tentu terkena dampak dari karantina wilayah. Mulai dari usaha angkutan umum sepi penumpang, pertokoan sepi pengunjung dan lain sebagainya. “Memang kalau bicara ekonomi, tidak ada yang diuntungkan dalam situasi seperti ini,” keluhnya.

Menurutnya, sejumlah rencana pembangunan yang telah diproyeksikan Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun ini, tampaknya terganggu. Bahkan, pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat sudah menginstruksikan pergeseran anggaran bagi penanganan Covid-19 terlebih dahulu. “Bahkan Pak Presiden, Pak Gubernur juga, sudah bilang APBD kita judulnya Corona, pembangunan lain di-pending dulu supaya difokuskan semuanya menyelesaikan persoalan ini,” kata Budi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Gabungan PKB, Demokrat, Bintang Restorasi H Wahid mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Tasikmalaya merealokasi anggaran khususnya untuk alokasi jaring pengamanan sosial. “Melihat situasi seperti ini, kemungkinan besar dari para ahli agak lama, maka Pemkot secepatnya harus realokasi, kebetulan Provinsi Jawa Barat kan sudah,” kata dia.

Menurutnya, sudah wajib anggaran kebutuhan masyarakat dialokasikan. Mekanismenya, masyarakat khususnya yang bekerja harian di luar rumah, mendapat bantuan tunai. “Khususnya warga yang ketika tidak bekerja, tidak bisa makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mekanismenya mau orang per orang atau keluarga silakan saja diatur,” tutur Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya itu.

Wahid mengatakan pengalokasian anggaran untuk kebutuhan masyarakat itu seiring dengan rencana Pemkot memberlakukan karantina wilayah. Ketika akses masyarakat dibatasi, maka masyarakat kecil yang sehari-hari harus bekerja dalam memenuhi kebutuhan pangan, perlu mendapatkan bantuan tunai. Itu supaya tidak muncul persoalan baru.

“Tidak ada cara lain, harus ada bantuan tunai bagian kompensasi juga perhatian kita,” harapnya.

Dewan Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Barat (FITRA Jabar) menganalisa Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menyediakan dana sekitar Rp 285 miliar, jika melakukan karantina wilayah secara total.

“Dana tersebut, untuk kebutuhan memenuhi hajat hidup warga Kota Tasikmalaya apabila imbas karantina wilayah melumpuhkan perekonomian,” ujarnya Dewan Daerah FITRA Jabar Nandang Suherman kepada Radar, Minggu (29/3).

Sebab, kata dia, negara perlu menjamin hajat hidup seluruh warga dalam wilayah karantina, terutama warga miskin selama minimal 2 minggu lantaran kegiatan perekonomian akan lumpuh total.

Baca juga : Jalur Kawalu Kota Tasik yang Dilintasi Jasad Positif Corona Disemprot Desinfektan

Kota Tasikmalaya dengan total penduduk sekitar 900 ribu jiwa, sesuai Basis Data Terpadu (BDT) setidaknya terdapat 320 ribu jiwa yang harus ditanggung dan dipenuhi kebutuhan dasarnya yakni makan harian. Anggaran yang dibutuhkan per hari Rp 8 miliar atau Rp 240 miliar dalam 30 hari.

Kemudian, kebutuhan listrik dan air bersih. Apabila diasumsikan Rp 4 ribu per orang per hari dikalikan 320 ribu jiwa mencapai Rp 1.280.000.000. “Untuk 30 hari, mencapai Rp 38.400.000.000. Sementara kebutuhan air per orang per hari kira-kira Rp 700, dikalikan 320 ribu jiwa dan kalikan 30 hari menghabiskan Rp 6.720.000.000. Total anggaran yang dibutuhkan untuk satu bulan keseluruhan Rp 285.120.000.000,” katanya memaparkan. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.