Pemkot Tasik Tahu Amdal Jalan Lingkar Utara Belum Tuntas Saat Audien dengan Warga

60
0

INDIHIANG – Pemerintah dan DPRD Kota Tasikmalaya baru mengetahui bahwa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek mercusuar Lingkar Utara (Lingtar) tak tuntas.

Kala itu, ketika pemilik lahan sengketa dan mahasiswa menggelar audiensi di ruang rapat paripurna pada Kamis 24 September 2020.

Saat itu, pemilik lahan di Jalur Lingkar Utara, H Yudi Misbahul Munir menanyakan apakah izin lingkungan mega proyek Lingtar sudah selesai atau belum.

Kemudian, amdal pertama sudah diumumkan di mana, selain izin lingkungan yang ditandatangani Wali Kota Tasikmalaya sudah ada atau belum.

Baca juga : Ternyata Administrasi Amdal Jalan Lingkar Utara Kota Tasik tak Lengkap

“Nah sementara, Kegiatan fisiknya dimulai tahun berapa? Ketika sekarang kalau belum selesai, ada apa? Sementara di provinsi (jabar) kan cuma mengesahkan kerangka acuan (KA) amdal saja,” tanya Yudi kala audiensi dengan DPRD dan DPUPR kala itu.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya, Sandi Lesmana menjelaskan proyek tersebut sudah memiliki amdal pertama yakni di Tahun 2008. Kemudian di Tahun 2016, ada penyusunan amdal kembali.

“Keduanya punya dasar untuk dilaksanakan, amdal 2008 Diperuntukan luas Lingkar Utara segmen 1 Pos Lanud Wiriadinata-Karang resik. Amdal kedua, karena ada perubahan trase perpanjangan, maka disusun dokumennya untuk memenuhi perubahan rencana pembangunan,” kata Sandi.

Pada audiensi itu, ia menjelaskan amdal Tahun 2008 diterbitkan dengan surat keputusan (SK) Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2008. Sementara amdal kedua, sedang berjalan dan proses pembahasan.

“Nah, pembangunan fisiknya dimulai 2015. Dokumennya dimana, kami tak bisa jelaskan. Karena kita sebatas membuka. Amdal yang baru juga tidak tahu karena lanjutkan arahan dari provinsi saja, atas usulan pejabat yang kala itu duduk di sini,” kata dia memaparkan.

Sementara itu, Koordinator Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim MSi mengatakan pihaknya baru mengetahui bahwasannya izin lingkungan yang digarap pemrakarsa belum tuntas. Itu pun, atas adanya pertanyaan dari warga yang lahannya terdampak proyek Lingkar Utara dalam audiensi.

“Kami rasa hal-hal teknis seperti itu harus sudah terantisipasi. Kalaupun alasannya pergeseran pejabat dan lain sebagainya, dokumen pekerjaan atau urusan bersifat strategis harus diestapetkan, jangan seolah pejabat saat ini mulai dari nol lagi,” kata Muslim kepada Radar, Jumat (13/11).

Muslim menyayangkan proyek se-strategis Lingkar Utara tidak dikawal baik dari sisi administrasi terutama perizinan. Padahal, sudah jelas di tahun ini pun Pemkot mendapat bantuan dari provinsi untuk melanjutkan pembangunan fly over di jalan tersebut.

“Jadi kalau urusan proyeknya, kelihatannya konsen. Dikawal. Tapi urusan administrasi yang sifatnya legal formal kok terabaikan, kami pikir Pemkot khususnya Dinas PUPR sudah mengerti kaitan hal-hal administratif itu mestinya diprioritaskan agar diperjalanan tidak ada kendala,” keluh Politisi PDIP itu.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid mengakui hal tersebut baru muncul dalam audiensi yang digelar pertengahan tahun ini. Sejak akhir Tahun 2019, pihaknya me-warning supaya pembangunan dihentikan dulu, sebelum hal-hal semacam itu tuntas.

“Termasuk persoalan-persoalan yang muncul saat pembangunan itu dimulai, salah satunya sengketa lahan,” tegasnya.

Padahal, kata Wahid, kegiatan penyusunan dokumen Amdal tentunya telah menelan cost yang lumayan, mencapai Rp 500 juta. Sementara, saat ini Pemkot seolah konsen lanjutan kegiatan fisik saja tanpa melengkapi administrasi yang wajib ditempuh selaku pemrakarsa.

“Kelihatannya Pemkot sendiri baru ngeuh (sadar, Red), izin lingkungan itu belum dituntaskan. Ini ada apa,” keluh politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Radar mencoba menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya H Adang Mulyana, untuk meminta tanggapan soal izin lingkungan yang belum selesai.

Tetapi H Adang belum memberikan keterangan, termasuk ketika didatangi ke kantornya di Jalan Noenoeng Tisna Saputra tidak ada di kantor.

Terpisah, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tasikmalaya, Budi Martanova yang kala itu pada penyusunan Amdal Lingkar Utara menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum bisa memberikan keterangan secara jelas.

“Saya belum bisa jawab, akan izin dulu Pak Sekda dan Pak Kadis,” singkatnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.