Kisruh Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tasik

3974
0
ASPIRASI. Warga terdampak proyek Lingkar Utara kembali beraudiensi di ruang rapat paripurna Kamis (23/9). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

INDIHIANG – Perwakilan pemilik lahan di Jalur Lingkar Utara (Lingtar) mengancam bergerak ke ranah pidana, atas polemik yang terjadi dalam proyek mercusuar tersebut.

Perwakilan pemilik lahan, H Yudi Misbahul Munir mengatakan pada audiensi dengan Komisi I dan III DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), konsultan analisis dampak lingkungan serta Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya, pihaknya tidak mendapat jawaban memuaskan.

Baca juga : Antisipasi Lonjakan Kasus Corona di Kota Tasik, Tim Penindak Pelanggaran Prokes Dibentuk

“Kita tanya izin lingkungannya sudah rampung atau belum. Nah, sekarang belum selesai kenapa alasannya? Pemkot tidak bisa memberikan jawaban jelas,” ujar dia usai audiensi Kamis (23/9).

Selain itu, lanjut dia, uang ganti masjid yang tergerus proyek Lingtar tidak jelas. Padahal keterangan dari pemkot kala itu, sudah dianggarkan, sementara ahli waris masjid tidak menerima sepeser pun uang ganti tersebut.

“Jadi sampai sekarang nominal Rp 287 juta untuk ganti lahan masjid belum kami terima sejak tahun 2016. Otomatis ketika itu sudah dianggarkan harusnya jadi Silpa, kok tadi keterangan DPRD silpa kita sudah nol,” paparnya.

Pihaknya akan melaju ke ranah hukum melihat sejumlah dugaan itu. Waktu dekat ini, ia segera melengkapi bukti-bukti. “Kita Oktober rencananya akan laporkan pidana kaitan ini,” ucap Yudi.
Kabid Jalan dan Jembatan DPUPR Kota Tasikmalaya, Sandi Lesmana menjelaskan sejak tahun 2008 Amdal peruntukan luas Jalur Lingkar Utara segmen pertama sudah tersusun. Mulai dari Simpang Lanud Wiriadinata sampai dengan Karangresik.

Tetapi, Amdal kedua, yang mana ada perubahan trase perpanjangan, pihaknya kembali menyusun dokumen analisis dampak lingkungannya. “Sampai sekarang Amdal kedua sedang berjalan dan dalam proses pembahasan,” kata dia.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Bagas Suryono mengatakan meski muncul dugaan-dugaan tersebut, tidak mempengaruhi rencana eksekutif dan legislatif untuk mengganti konsinyasi yang hilang, di APBD Perubahan Tahun 2020 mendatang.

Baca juga : Buruh Bangunan Warga Purbaratu Kota Tasik Tenggelam 3 Meter di Sungai Citaduy

“Sebab, kita menyetujui anggaran itu, lantaran pemkot sudah memiliki legal opinion dari kejaksaan dan BPKP. Jadi tidak ada alasan kita tidak menganggarkan,” ucapnya.

Ada pun sejumlah dugaan pihak pemilik lahan, yakni proyek tersebut belum memiliki izin lingkungan, ganti lahan dan bangunan masjid tidak jelas, kemudian penetapan harga appraisal tidak sesuai kesepakatan, ditambah adanya indikasi pemalsuan dokumen sehingga dilanjutkan ke ranah pidana oleh pemilik lahan, pihaknya tidak bisa mencegah atau menghalang-halangi. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.