KPK Beri Apresiasi 38 Pemerintah Daerah

Pemkot Tasik Tolak Gratifikasi

68
0
Febri Dian­syah
Loading...

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sedikitnya 38 pemerintah daerah yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) penolakan gratifikasi Hari Raya Idul Fitri.

SE tersebut berisi imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing pemerintahan daerah untuk menolak penerimaan gratifikasi terkait Idul Fitri.

Dari enam pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur, diketahui hanya Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) penolakan gratifikasi di Hari Raya Idul Fitri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan keseluruhan pemerintah daerah tersebut terdiri dari 12 Pemerintah Provinsi (Pemprov), 17 Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan sembilan Pemerintah Kota (Pemkot).

“KPK mengapresiasi itu sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen Hari Raya Lebaran,” kata Febri, Minggu (26/5).

KPK juga terus mengingatkan pejabat negara untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun, termasuk kategori gratifikasi terkait jabatan dan berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Tolak pada kesempatan pertama atau bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK,” tegas Febri.

Loading...

Sebelumnya, KPK mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

KPK mengimbau pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud.

Selain itu, juga diimbau untuk tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, serta melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai/Anggota DPRD di lingkungan kerja.

“Juga tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik,” imbau Febri.

Diketahui imbauan KPK tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan 2 Surat Edaran pada 16 Mei 2019, yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, serta kepada Bupati/Wali Kota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengajak seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menghindari perbuatan yang mengarah kepada tindakan gratifikasi. Bima juga meminta ASN untuk tidak melakukan permintaan dana, sumbangan, dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat dan perusahaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Bima menekankan ASN dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan Lebaran. Salah satunya, penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Ia pun mengingatkan, risiko sanksi pidana membuntuti lantaran perbuatan tersebut dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

“Bagi ASN maupun penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi sesuai UU Tipikor,” ujar Bima. (riz/ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.