Penyaluran Bantuan Rentan Tidak Tepat Sasaran

Pemkot Tasikmalaya Buta Standar Kemiskinan

28

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BUNGURSARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya belum memiliki ukuran standar kemiskinan. Pemkot masih mengandalkan data warga-warga tidak mampu itu dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Kasubid Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya Mia Astuti mengakui Kota Tasikmalaya belum memiliki standar kemiskinan sendiri. Pihaknya masih mengacu kepada standar nasional yakni Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan Kemensos yakni 40 persen penghasilan terendah. “Kita belum punya standar sendiri, masih menggunakan data dari pusat,” tuturnya kepada Radar, Rabu (31/10).

Pada BDT tersebut sudah tercantum keluarga-keluarga penerima program bantuan. Untuk menghindari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, ada verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos). “Walaupun programnya dikerjakan Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan tapi yang memberikan rujukan penerima manfaat itu Dinas Sosial,” kata dia.

Beberapa daerah memang sudah memiliki standar kemiskinan sehingga ada dua acuan untuk penanggulangannya. Dengan begitu alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan pun bisa lebih banyak karena ditambah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Misalkan program dari pusat untuk 100 orang, tapi setelah didata (dengan standar kemiskinan daerah) itu 150 orang, jadi yang 50 itu di-cover oleh APBD,” jelasnya.

Kasubbag PEP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Enceng Darsoman mengatakan bahwa BDT yang diambil merupakan data 2015. Maka dari itu, perlu pemutakhiran dengan verifikasi yang dilakukan oleh pihaknya. “Itu untuk meminimalisir salah sasaran,” ungkapnya.

Dalam upaya verifikasi sendiri pihaknya memberikan data kepada RT setempat untuk melakukan verifikasi serta sejenis kuesioner guna mengetahui layak tidaknya seseorang menerima bantuan. Tidak menutup kemungkinan keluarga yang ada pada data kondisinya masih sama. “Bisa masih ada, sudah tidak miskin, atau pindah ke tempat lain,” terangnya.

Sementara ini, proses verifikasi masih berjalan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dia pun tidak berani memprediksi kapan upaya tersebut bisa selesai. “Belum selesai, masih panjang prosesnya,” jelas dia.

Kepala Seksi (Kasi) Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya Moch Iin Musbihin memaparkan garis kemiskinan di setiap daerah berbeda-beda. Program bantuan untuk masyarakat miskin mengacu kepada 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah. “Tapi 40 persen itu bukan berarti miskin,” ungkapnya.

Pihaknya mengklasifikasikan kembali dengan menghitung penghasilan, kebutuhan 2.100 kalori serta kepadatan komoditas. Muncul garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya yakni penghasilan Rp 416.837 per jiwa.

Sampai pertengahan Oktober 2018, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya sebanyak 97.851 jiwa. Jika dihitung setara dengan 14,80 persen dari jumlah penduduk yang ada. (rga)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.