Komisi II Meminta Pemerintah Berlaku Adil

Pemkot Tetap Akan Bertindak

40
BERDISKUSI. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dinas Satpol PP Damkar Yogi Subarkah (tengah) berdiskusi dengan timnya di kantornya Kamis (14/2).UJANG NANDAR / RADAR TASIKMALAYA

MANGKUBUMI – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) Kota Tasikmalaya akan tetap menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Taman Kota (Tamkot). Meskipun sebelumnya, para pedagang kaki lima berdemo di Bale Kota menolak penertiban tersebut.

“Kami sudah keluarkan surat teguran sampai tahap ke-3 terhadap aktivitas berjualan mereka (PKL) di sana karena berdasar aturan Taman Kota bukan tempat untuk berjualan,” ujar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya Yogi Subarkah di kantornya Kamis (14/2). “Sudah jelas bahwa lokasi ini (Taman Kota, Red) tidak boleh ada aktivitas perdagangan,” ujar dia.Mengenai reaksi pedagang kaki lima Tamkot yang berdemo di Bale Kota dua hari lalu, Yogi menganggapnya hal wajar. “Aspirasi yang para PKL itu sampaikan hak mereka,” tutur dia. “Kami akan sesuai tugas kami menertibkan lokasi tersebut sehingga kawasan Taman Kota steril dari para pedagang itu,” jelas Yogi.

Saat ini, Satpol PP akan membahas terlebih dahulu soal penertiban dengan unsur pimpinan di Pemkot. Satpol PP juga akan melakukan pendekatan kepada PKL. “Intinya penertiban akan tetap kami laksanakan,” ujarnya menegaskan.

Bagaimana dengan rencana pemerintah merelokasi PKL Taman Kota? Untuk kebijakan relokasi, kata Yogi, nantinya akan dikomunikasikan dengan dinas lainnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muhamad Muharam menilai para PKL Taman Kota itu sangat wajar ketika meminta keadilan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. “Karena memang PKL itu bukan hanya Taman Kota saja, karena PKL-PKL itu banyak posisinya yang sama dengan mereka itu, sehingga pemerintah ini harus bersikap adil,” katanya kepada Radar saat dihubungi Kamis (14/2).

Penertiban PKL, kata Dede Muharam, harus komprehensif atau menyeluruh. Jadi pemerintah tidak hanya menertibkan yang berdagang di Taman Kota, melainkan semua PKL yang melanggar. “Di sini (pemerintah, Red) harus profesional saja. Pemerintah harus melakukan penertiban semua PKL yang memang melarang,” jelasnya.

Dede menilai permasalahan PKL di Taman Kota berawal dari ketidaktegasan pemerintah. “Larangan itu harus konsisten. Jangan sampai mereka diakomodir berdagang di lokasi itu awalnya, yang pada akhirnya mereka dipaksa keluar lagi,” ujarnya mengkritisi pemerintah.

Dia menyarankan pemerintah supaya mencarikan jalan keluar bagi para PKL Taman Kota agar mereka tetap bisa berjualan. Salah satunya jalan keluarnya dengan relokasi.

“Untuk tempat relokasinya terserah pemerintah saja,” ungkap dia. (ujg)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.