Pemohon Harus Bolak-Balik

36
0
DISKUSI.Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berdiskusi usai memimpin rapat kabinet kemarin (16/7).

Rumitnya perizinan di daerah pun terjadi di Kota Tasikmalaya. Hal itu diakui Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Aslim SH MH. Menurutnya, saat ini kendala perizinan di Kota Resik akibat belum maksimalnya penerapan layanan satu pintu.

Pasalnya, pemohon masih harus bolak-balik mengumpulkan rekomendasi dari dinas teknis. “Kalau satu pintu, berarti kan terpusat di dinas perizinan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/7).

Aslim mengaku pernah berkomunikasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sudah merencanakan membangun pelayanan prima. Yakni dengan membuka konter-konter instansi terkait untuk melayani permohonan rekomendasi. “Itu harus benar-benar terlaksana, karena Pemkot harus memberikan pelayanan prima termasuk soal perizinan,” ujarnya.

Jika rencana itu benar-benar terealisasi, diharapkan iklim investasi di Kota Tasikmalaya semakin lebih baik. Akan tetapi, sementara ini dia meminta para investor atau pengusaha tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan. “Jangan sampai izinnya belum keluar tapi sudah membangun,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Kadin Kota Tasikmalaya Deni Yunizar menyebutkan bahwa para pelaku usaha di Kota Tasikmalaya kesulitan mengantongi izin. Banyaknya dokumen yang dibutuhkan pelaku usaha harus mengeluarkan tenaga ekstra. “Saya dapat keluhan, katanya ribet,” ujarnya kepada Radar, Kamis (27/6).

Dia khawatir iklim investasi di Kota Tasikmalaya menjadi buruk. Karena investor akan malas mengeluarkan modal karena citra pelaynan izin masih ribet. “Ya kalau sulit, siapa yang mau berinvestasi,” katanya.

Padahal, kata Deni, meningkatnya dunia usaha di Kota Tasikmalaya akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan. Selain mengangkat perekonomian, bisa juga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Tenaga kerja pun bisa banyak terserap dan pengangguran menjadi sedikit,” katanya.

Terpisah, Sekda Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan mengatakan perizinan tidak akan sulit ketika pengusaha sudah memenuhi dokumen yang dibutuhkan. Kendala teknis dalam proses izin ini biasanya karena dokumen yang belum lengkap. “Misalnya amdalnya belum ada, ya kami juga tidak bisa mengeluarkan izin,” tuturnya.

Disinggung soal pelayanan satu pintu dalam perizinan, Ivan mengaku Pemkot belum siap. Sehingga pemohon mau tidak mau harus bolak-balik untuk memenuhi persyaratan izin. “Misalnya harus ada rekomendasi dari dinas A, ya harus datang dulu ke dinas A,” ungkapnya.

Namun demikian, Pemkot sudah mewacanakan untuk menyiapkan perizinan yang terintegrasi. Teknisnya di DPMPTSP akan disiapkan loket-loket khusus untuk melayani permohonan rekomendasi dari SKPD-SKPD yang dibutuhkan. “Jadi tidak usah pergi keluar lagi, karena bisa diajukan di situ,” tuturnya.

Kapan realisasinya?, Ivan belum bisa memastikan. Pihaknya terkendala jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas di lingkungan SKPD. “Kalau di daerah lain kan sudah bisa bikin mal perizinan, tapi itu karena SDM-nya sudah cukup dan sarananya mendukung,” ungkap Ivan.

Meskipun proses perizinan masih dianggap ribet, Ivan meminta kepada pengusaha untuk tidak menggunakan calo. “Ada saja yang ingin terima jadi,” ucap dia mengingatkan. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.