Pemotongan Bansos di Kabupaten Tasik Kembali Terjadi

150
0
KONFERENSI PERS. Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik didampingi anggotanya Aam Nugraha menyampaikan laporan dugaan pemotongan dana bansos Provinsi Jabar di Kantor LBH Ansor, Komplek Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (17/2/2021). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
KONFERENSI PERS. Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik didampingi anggotanya Aam Nugraha menyampaikan laporan dugaan pemotongan dana bansos Provinsi Jabar di Kantor LBH Ansor, Komplek Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (17/2/2021). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dari tujuh lembaga pendidikan keagamaan di Kecamatan Sukarame atas pemotongan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (15/2) lalu.

Ketujuh lembaga pendidikan keagamaan tersebut datang untuk meminta pendampingan hukum kepada LBH Ansor agar kasusnya tuntas ditangani aparat penegak hukum (APH) seperti Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan N

egeri Kabupaten Tasikmalaya. Karena pimpinan lembaga merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang meminta pemotongan uang dari bansos tersebut.

BACA JUGA:
Komplotan Bocah Pencuri Buku di Kota Tasik Ngaku Uangnya untuk Main Game Online

Sangat disayangkan fenomena kasus dugaan adanya pemotongan bansos di Kabupaten Tasikmalaya kembali harus terjadi, apalagi pihak penerima manfaat notabene adalah lembaga pendidikan keagamaan yang membutuhkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik SH menjelaskan, munculnya dugaan kasus pemotongan dana bantuan hibah atau bansos Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setelah adanya laporan dan konsultasi hukum dari tujuh lembaga pendidikan keagamaan asal Kecamatan Sukarame.

loading...

Baca juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Tasik Belum Dicairkan

Dalam aduan yang diterima, kata Asep, atas informasi yang didapatkan dari para pimpinan lembaga dan yayasan pendidikan keagamaan tersebut, pada umumnya rata-rata menerima bansos Rp 300-400 juta lebih per satu lembaganya.

Menurut dia, pihak pemotong bansos ini bahkan menawarkan diri untuk memfasilitasi lembaga untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang bersangkuan meminta potongan kepada lembaga ketika bansos tersebut sudah cair.

“Awalnya hanya meminta 60 persen-40 persen ketika pencairan bansos dari Pemprov Jabar tersebut, di tengah jalan parahnya pemotongan bisa sampai 50-50. Termasuk permintaan dana tambahan seperti untuk transportasi senilai Rp 5 juta,” jelas dia.

Maka dari itu, kata dia, kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan hibah bansos dari Pemprov Jabar TA 2020 tersebut kini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polres Tasikmalaya. Bahkan, LBH Ansor juga mendapat informasi bahwa kejaksaan pun tengah melakukan penyelidikan.

“Dari hasil kajian kami sementara dari ketujuh lembaga atau yayasan penerima bantuan tersebut ditaksir dugaan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1,359 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk keseluruhan penerima bantuan di Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Asep kepada wartawan di Kantor LBH Ansor, kemarin.

LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, pada intinya mendukung penuh proses penegakan hukum hingga tuntas dan terang benderang oleh Polres Tasikmalaya.

“Kita dapat konfirmasi ternyata tidak hanya pihak Polres Tasikmalaya yang sedang melakukan penyelidikan tetapi pihak kejaksaan pun tengah melakukan penyelidikan pada kasus yang sama dan akan menaikan ke tahap penyidikan,” papar dia.

bansos
bansos

LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya mendukung penuh APH dalam hal ini Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Kabupaten Tasikmalaya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemotongan dan pemufakatan jahat bantuan sosial hibah yang bersumber dari Banprov Jawa Barat 2020. Proses hukum tersebut harus dibuka secara terang benderang ke masyarakat.

Dia mengungkapkan, para pihak yang terlibat dalam dugaan pemotongan hibah bansos ini, pertama, dapat dikenakan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tipikor juncto Pasal 55 dan 56 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kedua, dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang tipikor juncto Pasal 55 dan 56 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Yakni ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara bagi para pihak pemotong bansos tersebut.

Dia berharap dugaan kasus pemotongan dana hibah bansos ini segera dituntaskan, apalagi kondisi mental atau psikologi para penerima bantuan bansos ini dalam keadaan cemas, termasuk agak menutup diri, akibat banyaknya pihak yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan.

“Bahkan banyak kejadian, ketika ada yang datang ke lembaga tersebut, seperti oknum LSM atau media, para penerima terkesan tertutup, karena banyak yang memanfaatkan. Kondisi psikologisnya tertekan,” tambah dia.

Yang jelas, tambah dia, ketujuh lembaga pendidikan keagamaan tersebut sudah memberikan kuasa kepada LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan pendampingan hukum agar kasus ini tidak merugikan secara hukum terhadap penerima yang sebenarnya menjadi korban dari pihak tidak bertanggung jawab.

Saat dikonfirmasi Radar melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp soal dugaan pemotongan dana bansos terhadap lembaga pendidikan keagamaan, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Hario Prasetyo Seno SIK belum menjawab. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.