Pemprov Jabar Bentuk Badan Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Selatan

63
0
DOK HUMAS JABAR BERKUNJUNG. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum berkunjung ke wilayah Tasik Selatan dalam rangka persiapan pembangunan Jalur Tengah Selatan, Jumat (23/10).

CIPATUJAH – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk sebuah badan yang fokus mengentaskan kemiskinan di wilayah selatan.

Ketimpangan antara wilayah utara dan selatan masih menjadi tantangan Pemprov Jabar dan menjadi lebih kompleks karena pandemi Covid-19.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Jabar saat ini sudah memiliki lembaga khusus yang berfokus pada pemekaran daerah.

Lembaga baru nantinya akan lebih banyak membahas strategi pengembangan ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan.

“Kemarin juga kan ada Porjabarsel, tapi hanya dalam bidang pemekaran daerah.Nah nanti akan dibuat (badan) khusus ekonomi dan ketuanya ini harus ex officio, bisa kepala Bappeda atau sekretaris Bappeda,” kata Uu.

Sementara anggotanya, terang dia, idealnya masing-masing pemda yang sebagian wilayahnya membentang di sebelah selatan Jabar.

Perangkat daerah yang terlibat tidak hanya di bidang ekonomi tetapi bidang lain.

“Jadi jangan hanya dalam bidang ekonomi atau kadis sosial, tapi seluruh kadis dilibatkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” terang dia.

Badan khusus juga akan mengawal peta jalur tengah selatan (JTS) yang menghubungkan jalan lama di kawasan perkotaan (tengah) dengan jalur pantai selatan (pansela).

Meskipun sekarang sudah ada pansela namun untuk menuju selatan warga masih harus berputar karena banyak titik yang belum terkoneksi.

Dengan JTS maka jarak tempuh dari kawasan tengah ke selatan bisa diperpendek.

Distribusi logistik dan perdagangan menjadi lebih lancar.

“Sehingga nanti orang yang ada keperluan ke daerah selatan tidak muter seperti sekarang.Nanti yang tadinya 100 kilometer bisa dicapai hanya 15 kilometer,” paparnya.

Baca juga : INNALILLAHI.. 8 Karyawan RSUD Kota Tasik Positif Corona, 6 Nakes 2 Staf

Melalui peran badan khusus ini, lanjut dia, berbagai program ekonomi, infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan memungkinan diajukan ke pemerintah pusat menjadi program strategis nasional.

“Dengan dana yang dibutuhkan diestimasi sebesar Rp 3 triliun,” ungkap dia.

Ketua Nelayan Pamayangsari Cipatujah Sana Sopyana mengungkapkan pengembangan Jabar Selatan termasuk di Cipatujah sangat diharapkan oleh masyarakat termasuk para nelayan.

Baik dari sisi infrastruktur di laut maupun pengembangan usaha.

“Jadi dengan adanya program dari Pemprov Jabar ini pastinya kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah utara Jabar dengan selatan bisa sama bahkan bisa lebih maju dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada,” tutur dia.

(rls/dik) .

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.