Penanganan Kasus Korupsi Finger Print di Ciamis Dinilai Lamban 

241
0
ilustrasi

CIAMIS – Akademisi Warga Pituin Kabupaten Ciamis, Endin Lidinilla SAg  mempertanyakan berbagai kasus yang ditangani Kejaksaan, yang dinilai lamban.

Diantaranya, kasus finger print  (mesin sudik jari) dan Retrebusi Situ Lengkong Panjalu, sudah sampai delapan bulan belum tuntas.

“Kasus finger print progress terakhir kan Kejaksaan lagi nunggu hasil dugaan kerugia negara dari BPKP. Tapi hasil dari BPKP tidak  keluar-keluar. Ini yang jadi pertanyaan besar kami. Kenapa sampai bisa belum tuntas?” terang Endin yang juga Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIC Tasikmalaya .

Kata dia, permintaan penghitungan dugaan kerugian negara itu, diminta kejaksaan sejak bulan Juli 2019.

“Berarti sampai sekarang sudah hampir 8 bulan. Karena, sudah sampai tahap penyidikan, berarti unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini sudah terpenuhi. Untuk  tugas kejaksaan selanjutnya adalah penetapkan tersangka,” tandasnya.

“Waktu delapan bulan, saya kira sudah cukup untuk menghitung dugaan kerugian negara sebagai dasar untuk menetapkan  tersangka,” sambungnya.

Endin minta Kejaksaan dan BPKP terbuka tentang penghitungan dugaan kerugian negara yang memakan waktu lama.

“Kalau penanganan kasus ini berhenti tanpa alasan yang jelas, jangan salahkan publik bereaksi, karena publik sudah pada tahu kasus ini dan menanti penyelesaiannya,” tegasnya.

Pihaknya  juga minta kepada temen-teman civil society di Kabupaten Ciamis, baik LSM, mahasiswa, ormas dan organ-orang lainnya untuk bersama-sama mengawal kasus tersebut sampai tuntas.

“Jika sampai akhir Februari penanganan kasus finger print ini tidak ada progress, maka sebaiknya civil society Ciamis, bisa membuat surat bersama kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mengambil alih penanganam kasus ini, supaya jelas ujungnya,” paparnya.

Ditambahkan Ketua Generasi Muda Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Ciamis, Yudi Riyadi SE SI Pust M Pd, sebagai warga Ciamis pihaknya akan mengawal penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Ciamis.

“Saya harap kasus ini tidak dipeti-eskan, namun harus ada ujungnya. Karena ini menyangkut uang negara yang harus diselamatkan oleh Kejaksaan,” singkatnya.

Radar mencoba menghubungi Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ciamis, Ahmad Tri Nugraha, baik lewat WA maupun datang ke kantornya, sayang belum mendapat keterangan.

(iman s rahman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.