Penarikan Pajak Libatkan Aparat

49
0
PEMBENTUKAN BADEGA. Bupati Ciamis Drs H Iing Syam Arifin meresmikan pembentukan tim Badega pajak di Gedung Islamic Centre (GIC), Rabu (30/1).Iman S Rahman / Radar Tasikmalaya

CIAMIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis akan melibatkan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan penarikan pajak daerah. Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi pajak daerah di Gedung Islamic Centre (GIC), Rabu (30/1).

Bupati Ciamis Drs H Iing Syam Arifin MM menerangkan pajak bumi dan bangunan (PBB) masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis. Namun, penerimaan pajak sejauh ini masih rendah. Maka dari itu, pada 2019 diharapkan ada peningkatan penerimaan pajak setelah terjalin kerja sama dengan organisasi di desa dan pihak-pihak terkait. “Membangun Kabupaten Ciamis harus dilandasi oleh prinsip kemitraan yang saling membutuhkan,” tutur Iing.

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan wajib pajak, pemerintah telah membuat berbagai inovasi. Salah satunya membentuk tim Badega pajak yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Badega ini dibentuk untuk mendorong masyarakat taat bayar pajak dan memberikan pemahaman pentingnya pajak untuk membiayai pembangun daerah serta untuk menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. “Bahkan, dalam persoalan pajak, ke depannya pemerintah akan melibatkan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan,” kata dia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Drs H M Soekima menyatakan pihaknya dituntut untuk lebih cerdas dan cerdik dalam menggali potensi pendapatan wilayah. APBD saat ini kurang lebih sudah mencapai Rp 2,4 triliun belum ditambah bantuan provinsi (banprov). “Kita harus menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah dari pajak,” ucap dia.

Saat ini, menurut dia, pemerintah desa mengelola anggaran sekitar Rp 1,5 miliar, belum lagi ditambah dari penghasilan desa dan pengembalian pajak. Maka dari itu, diharapkan pemerintah desa bisa memajukan pembangunan. “Pada 2019 kami menargetkan pendapatan pajak kurang lebih sebesar Rp 24 miliar,” ujar dia.

Sekarang, BPKD tengah membenahi sistem pembayaran PBB. Ke depannya itu, wajib pajak bisa membayar pajak lewat toko modern.

Adapun dalam sosialisasi pajak di GIC itu ada pemberian penghargaan dan hadiah kepada Pemerintah Kecamatan Cipaku, Panawangan, Rajadesa dan Cijeungjing atas ketepatan waktu penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas Rp 1 miliar dengan capaian 90 persen. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.