Pencabutan Aturan Pajak E-Commerce Dinilai Tepat

115
0
Loading...

JAKARTA – Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) dinilai sangat tepat. Hal itu lantaran pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan ketidaksiapan para pembayar pajak.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yhudistira mengatakan objek pajak dirasa kurang adil. Adapun pemerintah menyasar kepatuhan pajak e-commerce kepada penjual di platform resmi seperti Tokopedia dan Bukalapak.

“Sementara penjual di media sosial yangg jumlahnya cukup banyak belum ada kejelasan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajaknya,” ujar Bhima kepada Fajar Indonesia Network, Minggu (31/3). “Jadi sudah tepat agar aturannya disempurnakan dan ajak seluruh stakeholder diskusi matang sebelum keluar aturan pajak di sektor digital,” imbuh Bhima.

Senada dengan Bhima, pengamat perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan bahwa pencabutan PMK 2010/2018 kebijakan yang dapat dipahami. Hal itu, karena di tengah kontestasi politik, kebijakan tersebut rawan menimbulkan kegaduhan dan penggiringan opini yang dapat merugikan semua pihak. “Karena kebijakan perpajakan bagi e-commerce termasuk isu yang sensitif,” ujar Yustinus dalam keterangannya kepada FIN.

Kendati demikian, Yustinus menyayangkan keputusan penarikan PMK tersebut. Pasalnya, kebijakan ini sudah menjadi peraturan resmi dan bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku e-commerce maupun petugas di lapangan. Apalagi, lanjut dia, beberapa hal sudah diakomodasi dan menunjukkan langkah maju.

Loading...

Yustinus menjelaskan akan lebih baik apabila pemberlakuan dari PMK 210 ditunda beberapa bulan ke depan. Pemerintah dapat menyiapkan infrastruktur lebih baik, mematangkan sejumlah konsep dasar dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder.

Yustinus juga menilai terkesan ada tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu, termasuk ke asosiasi usaha yang cenderung menginginkan keadaan status quo. “Padahal dalam rangka menciptakan playing field, upaya yang ditempuh dan dihasilkan relatif sudah cukup baik dengan perbaikan-perbaikan,” ucap Yustinus.

Yustinus juga menganjurkan pemerintah mendorong koordinasi dan sinergi yang lebih baik antarpara pemangku kepentingan. Tujuannya, agar ada kebijakan dan roadmap yang komprehensif, harmonis dan sinkron. Termasuk untuk menjawab beberapa hal yang selama ini dipersoalkan seperti media sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau e-commerce. Dalam pernyataannya, keputusan tersebut dilakukan adanya kebutuhan lebih lanjut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian lembaga. “Saya memutuskan menarik PMK 210/2018. Itu kita tarik. Dengan demikian, yang simpang siur tanggal 1 April ada pajak e-commerce itu tidak benar,” kata Sri Mulyani.

Dengan adanya pencabutan PMK tersebut, maka perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomi tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ibl/din/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.