Penegakan Perda di Kabupaten Pangandaran Terganjal Perbup

29

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

PARIGI – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangandaran masih terkendala beberapa persoalan, salah satunya yakni Peraturan Bupati (Perbup).

Menurut Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pangandaran Subarnas mengatakan ada beberapa perda yang belum dijabarkan dalam perbup. ”Kami belum bisa melakukan tindakan jika perda tersebut tidak dijelaskan dalam bentuk perbup, sehingga untuk melakukan tindakan teknis agak kesulitan dikerjakan,” tuturnya kepada Radar saat dihubungi Minggu (14/10).

Sementara itu beberapa perda yang sudah dijabarkan dalam perbup diantaranya Perda Nomor 13/2016 Tentang Penataan Menara Telekomunikasi, yang sudah diperbupkan pada nomor 45/2017 Tentang Penataan Menara Telekomunikasi.”Sehingga kami bisa melakukan tindakan terhadap pembangunan tower yang tidak berizin, atas surat rekomendasi dari dinas terkait, tuturnya.

Selain itu, pihak Satpol PP juga rutin menegakkan perda nomor 42/2016 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. ”Ada juga perda tentang retribusi pelelangan ikan,” ujarnya.

Ia menuturkan dalam penegakan perda di Kabupaten Pangandaran, mestinya dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh. ”Agar perda yang sudah ada bisa dipatuhi oleh masyarakat secara luas,” ujarnya.

Satpol PP Kabupaten Pangandaran saat ini sedang menunggu pengesahan Perda Pengendalian Peredaran Miras yang sedang digodok oleh DPRD, hal ini untuk memudahkan mereka dalam menindak peredaran miras ilegal di Pangandaran. ”Adanya payung hukum yang jelas, akan memudahkan kita untuk bertindak,” singkatnya. (den)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.