Penegasan Perda K3 Harus dengan Perbup

341
0
Subarnas

PARIGI – Satpol PP Kabupaten Pangandaran menyebutkan semua pedagang miras di Pangandaran tidak memiliki izin sama sekali. Untuk menindak mereka diperlukan Peraturan Bupati (Perbup) karena Perda Keamanan, Kebersihan dan Keindahan (K3) terlalu global.

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pangandaran Subarnas mengatakan di dalam Perda K3, sudah ada perintah untuk melakukan tindakan terhadap penjualan miras ilegal. Namun dalam klausulnya harus ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Bupati (Perbup).

”Makanya kemarin saya minta ke Kabag Hukum, tolong segera buat Perbupnya supaya Pol PP dalam melakukan tindakan tidak gamang atau ambigu,” jelas Subarnas kepada Radar, Jumat (18/5).

Jika sudah ada Perbup sebagai turunan dari Perda K3, maka pihaknya tidak akan segan lagi melakukan tindakan kepada penjual miras. Karena di dalamnya akan tercantum langkah-langkah yang jelas dan prosedur penindakan yang jelas.

”Termasuk dengan mekanisme kerja dan sanksinya,” tuturnya.
Setelah ada Perbup, Pol PP akan membuat Standar Operasional Prosedur untuk penindakan.

”Pertama bisa teguran secara lisan. Teguran tertulis. Penghentian sementara sampai pencabutan izin,” terangnya.

Untuk masalah pembentukan Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, terangnya, perlu ada kajian dari berbagai pihak.

”Intinya pembentukan Perda ini perlu ada kajian semua pihak,” tuturnya.

Peluang pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Peredaran Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Pangandaran, sebelumnya, kecil kemungkinan bisa direalisasikan. Pemerintah hanya bisa mengawasi dan mengendalikan.

“Kalau untuk melarang kecil kemungkinan. Tapi kita tetap untuk pengendalian pengawasan. Masih diperbolehkan dijual di tempat tertentu dan diminum di tempat. Tapi itu juga harus punya izin yakni SIUP minuman beralkohol dan SKP-SKPL,” ungkap Kabag Hukum Setda Kabupaten Pangandaran Jajat Supriadi kepada Radar, Kamis (17/5).

Menurut dia, syarat-syarat yang harus ditempuh untuk membuka usaha penjualan barang haram itu memang berat.

“Belum pernah ada yang meminta izin dan kita belum pernah mengeluarkan izin untuk menjual minuman,” jelasnya.

Menurut dia, dengan Perda Pengendalian dan Pengawasan Miras nantinya seseorang bisa membeli dan meminumnya di tempat. Namun tidak boleh membawanya keluar.

“Tapi tetap saja harus menempuh izin. Tapi raperdanya juga baru akan dibuat,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut dia, sudah ada Perda K3 yang melarang menyediakan dan menjual minuman keras.

“Intinya sekarang tidak boleh menyediakan dan menjual minuman keras. Apalagi di warung-warung kecil itu,” jelasnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.