Penerima Bansos di Bungursari Kota Tasik Hanya Terima Kuota 1 Bulan

1086
1

TASIK – Ratusan penerima bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya hanya mendapat kuota satu bulan saja.

Hal ini sempat memunculkan kecurigaan pemotongan dalam distribusinya.

Bantuan susulan dari Kemensos RI sudah didistribusikan beberapa waktu lalu. Ada tiga paket bantuan dengan total jumlah Rp 1.800.000 untuk setiap penerima.

Baca juga : Balita Usia 1 Tahun Warga Mangkubumi Kota Tasik Meninggal Akibat DBD

Akan tetapi, hampir semua penerima di Kelurahan Bantarasari, Kecamatan Bungursari hanya menerima satu paket yakni Rp 600.000. Sehingga membuat penerima bertanya-tanya, ke mana sisa dua paket bantuan sebesar Rp 1.200.000 itu.

Salah satu penerima, warga Lewosari, Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Deden (36) mengakui ada tiga barcode pencairan.

Namun, dua di antaranya sudah dicoret dan tidak bisa dicairkan. “Yang bulan pertama dan kedua yang dicoret,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Kondisi itu, kata Deden, juga dialami banyak warga lainnya. Namun ada juga sebagian yang bisa mencairkan tiga paket bantuan tersebut.

“Makanya warga juga merasa aneh, karena ada warga yang full dapat tiga bantuan (Rp 1,8 juta, Red) dan ada yang tidak full,” terangnya.

Meski demikian, sambung Deden, dia tidak menuduh ada pemotongan dari pihak tertentu. Hanya saja, warga perlu penjelasan kenapa bisa ada perbedaan.

“Saya pribadi tidak berpikir ke situ (pemotongan, Red), hanya ingin ada kejelasan saja,” ujarnya.

Terpisah, Camat Bungursari, H Ahmad Suparman mengakui banyak warga yang mempersoalkan bansos yang dibagikan Rabu (15/7) lalu itu. Di wilayahnya, tercatat ada 881 warga yang hanya mendapat satu paket bantuan.

“877 di Kelurahan Bantarsari dan empat orang di Kelurahan Bungursari,” ungkapnya.

Akan tetapi, dia menegaskan tidak ada pemotongan baik oleh kecamatan atau kelurahan. Hal ini, karena ada asumsi pemotongan di lingkungan masyarakat.

“Distribusinya kan bukan oleh kami, tapi Kantor Pos,” terangnya.

Pihak penyalur pun, kata dia, sudah menyebutkan sebelum pendistribusian bahwa ada beberapa bantuan yang hanya bisa cair satu paket saja. Tetapi untuk alasannya sendiri dirinya belum mengetahui.

“Pemkot sudah meminta klarifikasi secara tertulis dari Kemensos RI, sekarang masih menunggu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan,Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim MSi meminta pemerintah mengecek ke lapangan. Agar ada kejelasan soal pemotongan bantuan sosial tersebut.

“Ya harus cek langsung ke lapangan, jangan dibiarkan,” ujarnya kepada Radar, Selasa (21/7).

Jika memang pemotongan tersebut berdasarkan kesepakatan para penerima, maka tidak perlu disoal. Karena, menurutnya hal itu bisa dianggap pengertian untuk warga yang tidak dapat bantuan.

“Secara aturan mungkin melanggar, tapi secara nurani ya wajar,” ungkapnya.

Ketika memang ada pemotongan secara sepihak, sambung Muslim, tanpa ada kesepakatan dengan penerima, maka perlu ada tindak lanjut. Sebab di situ ada hak masyarakat yang diambil secara paksa.

“Harus ada pengembalian kepada yang dipotong kalau memang bukan kesepakatan,” ujarnya.

Menurut Muslim, adanya pemotongan tersebut berawal dari kesalahan pemerintah. Karena faktanya banyak warga yang batal menerima bantuan akibat ketidaksesuaian NIK di KTP dan KK.

“NIK itu kan bukan mereka yang buat, tapi pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, jeda antara bantuan dari daerah, provinsi dan pusat terbilang lama. Kondisi itu, juga memicu kesalahpahaman di masyarakat yang menerima bantuan.

“Mereka sudah tercatat sebagai penerima, tapi karena bantuannya belum diberikan ya pasti mereka merasa tidak kebagian,” katanya.

Muslim juga meminta pemerintah memastikan semua warga yang kurang mampu dan terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan.

“Jangan sampai kekeliruan pada dokumen administrasi menjadi alasan. Kalau memang mereka layak menerima, ya harus diberi bantuan apapun alasannya,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya H Nana Rosadi mengaku tidak punya kewenangan apapun dalam menindaklanjuti aduan pemotongan bansos. Namun informasi tersebut sudah sampai kepada Wali Kota Tasikmalaya selaku pemangku kebijakan.

“Dari awal kita sudah mengingatkan jangan sampai ada pemotongan, selebihnya kami tidak punya kewenangan,” katanya.

Baca juga : Tol Baticap 13 Km Melintasi Kawasan Kota Tasik

Adapun untuk warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan, pihaknya akan membahasnya di Gugus Tugas.

Diharapkan bantuan bagi mereka bisa dialokasikan lagi dari dana APBD Kota Tasikmalaya. “Kita akan cari solusinya, supaya semua tetap dapat bantuan,” pungkasnya. (rga)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

  1. Saya Thirta destelata tinggal di cimuncang.kec Bungursari kel.sukamulya kota tasikmalaya. Selama ini tidak pernah mendapat bantuan apapun.padahal pekerjaan saya lumpuh total terdampak covid.kenapa saya bisa tidak mendapat bantuan apapun?????

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.