Penerima Bansos di Kota Banjar Banyak yang Tak Tepat Sasaran

239
0
Drs Ade Najmulloh. Waka Polres Banjar Kompol
Drs Ade Najmulloh. Waka Polres Banjar Kompol

WAKA Polres Banjar Kompol Drs Ade Najmulloh menyebutkan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah masih banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan banyak warga yang benar-benar miskin tidak tersentuh bantuan sosial Covid-19.

Hal itu diketahui setelah banyaknya warga miskin yang justru tercover bantuan yang diberikan Polri dan TNI. Kata dia, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi bahkan Kota Banjar belum maksimal. Database yang digunakan untuk penyaluran bantuan acak-acakan.

“Sudah bisa diprediksi bahwa pendataan warga yang harus menerima bantuan dari anggaran Covid-19 yang digelontorkan pemerintah itu tidak akurat. Pendataan warga terjadi kesalahan berupa tumpang tindih data atau data ganda, didata tetapi tidak muncul namanya saat pembagian, orang yang berhak tapi tidak terdaftar dan juga tidak menerima, terdaftar tapi sudah meninggal dunia atau pindah alamat dan lain sebagainya. Ini yang terjadi saat ini di Kota Banjar,” tegas Ade Kamis (14/5).

Bahkan, kata dia, dalam situasi normal (sebelum Covid-19), sudah terjadi kesalahan dan ketidakakuratan data. Tak jarang akibatnya terjadi konflik dan kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.

Baca Juga : Beras JPS dari Pemkot Banjar Bau dan Kusam, Bulog Akui Kualitas Rendah

Hal itu dilihat dari sisi proses pendataannya, kemudian dari sisi kualitas barang atau sembako yang diberikan, baik jumlah, harga, waktu dan lain-lain.

Loading...

“Jangankan pada saat seperti ini sedang terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona, pada saat situasi normal pun sudah sering terjadi kesalahan data, baik dari jumlah atau kuota maupun dari sisi siapa yang berhak menerima sehingga tidak jarang menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, tumpang tindih data penerima membuat penyaluran terhambat. Selain itu juga tidak tepat sasaran.

Kata dia, ada lebih dari sembilan jenis bantuan sosial diluncurkan dari mulai Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos presiden, kartu prakerja, bansos gubernur, bansos wali kota, bansos dades sampai nasi bungkus.

Penerima bantuan sendiri tidak boleh menerima lebih dari satu program bantuan. Jenis-jenis bantuan itu memiliki kriteria masing-masing. Memiliki proses pendataan masing-masing. Memiliki panitia masing-masing. Sasaran masing-masing. Penggalangan dana masing-masing. Jumlah dan besarannya berbeda-beda.

“Tetapi penerima yang didata berada di wilayah atau di desa yang sama dan menurut ketentuan bahwa satu penerima tidak dibolehkan menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial,” kata dia.

Kemudian jumlah penerima yang diajukan juga sering tidak sesuai dengan kuota dari pemerintah. Selain itu pada situasi seperti ini banyak orang yang mengaku sebagai orang miskin baru dan merasa dirinya sebagai korban dampak virus corona (Covid-19) merasa berhak untuk menerima bantuan sosial.

“Kemudian dari sisi pengambilan data, apakah sudah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua unsur dari berbagai jenis bantuan sosial itu dan dilakukan dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan realitas di lapangan melalui pemetaan dan survei data dan apakah dilakukan verifikasi data, ini perlu pengkajian lebih jauh,” katanya.

Baca Juga : Soal Revitalisasi Situ Buaya Putih, Kejari Banjar Beri Waktu BBWS

Untuk menghindari berbagai permasalahan dan bantuan sosial itu benar-benar tepat sasaran serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terganggu serta memudahkan dalam pendataan, perlu dikaji ke depan bansos/JPS satu pintu karena sumber pendanaannya juga sama yaitu dari APBN.

“Kami aparat kepolisian akan mengundang pihak terkait untuk klarifikasi atau memberikan keterangan tentang proses pendataan dan permasalahan yang terjadi, kemudian keterangannya akan dikaji dari semua sisi, apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian atau karena tidak profesional. Setelah itu akan dilihat apakah ada unsur pidana atau tidak. Apabila ada unsur pidana, maka kami akan memproses secara hukum,” tegasnya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.