Penerima Bansos Kota Banjar Harus Bikin Surat Pernyataan

299
0
BANTUAN SOSIAL. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih secara simbolis menyerahkan bantuan sosial tunai kepada salah satu warga Rabu (13/5).
BANTUAN SOSIAL. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih secara simbolis menyerahkan bantuan sosial tunai kepada salah satu warga Rabu (13/5).

BANJAR – Kepala Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja menerapkan sistem ketat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga tidak mampu terdampak Covid-19.

Bansos dari Anggaran Dana Desa (ADD) itu akan disalurkan jika calon penerima bantuannya mau membuat surat pernyataan bermaterai.

Kepala Desa Mekarharja Aep mengatakan kebijakan tersebut hasil kesepakatan dengan Badan Pemberdayaan Desa (BPD).

“Ya harus ada surat pernyataan dari calon penerima bansos, supaya tepat sasaran. Karena anggaran yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan,” kata Aep melalui sambungan telepon, Minggu (5/7).

Baca  Juga : Pemuda Warga Banjarsari Ciamis Tenggelam di Sungai Ciseel

Prosesnya, kata dia, ketua RT setempat membagikan lembaran ke para calon penerima yang diusulkan. Kemudian ditandatangani lengkap dengan materai jika setuju.

Namun, lanjut dia, sejauh ini belum semua menyerahkan surat pernyataan. “Ketua RT di lingkungan masing-masing yang menyampaikan surat pernyataannya untuk ditandatangani dan dibubuhi materai Rp 6.000. Tapi belum saya cek lagi, apakah sudah semua menandatangani, karena jika calon penerima tidak menandatangani, maka bantuan tidak akan disalurkan,” katanya.

Sejauh ini sudah ada 300 calon penerima terdampak Covid-19 yang diusulkan untuk mendapat bantuan sosial. Besaran diperkirakan akan setara dengan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dari Pemkot Banjar.

“Bantuannya diupayakan setara dengan bantuan JPS kota. Tapi nanti menyesuaikan jika penerimanya bertambah karena kuota dari ADD juga terbatas anggarannya,” ungkap dia.

Dalam lembaran surat pernyataan tanggung jawab tersebut terdapat beberapa poin yang harus disetujui oleh calon penerima bansos, di antaranya penerima merupakan keluarga miskin atau tidak mampu.

Kemudian tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan Kemensos, bantuan provinsi dan bantuan JPS Pemkot Banjar dan penerima harus bertanggung jawab penuh atas bantuan penggunaan sembako dari ADD tersebut.

“Bantuannya semua berupa sembako, kalau dari ADD tidak boleh uang tunai. Kemudian dalam surat pernyataan, penerima harus menyetujui jika penggunaan bansos ADD mengakibatkan kerugian Negara, maka harus bersedia menerima sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai hukum yang berlaku,” jelasnya.

Baca  Juga : 2 Pegawai Desa dan Kecamatan Pataruman Kota Banjar Reaktif Rapid Test

Menanggapi itu, anggota DPRD Kota Banjar Ajat Sudrajat menilai pemerintah desa terlalu berlebihan dalam menangkal kekhawatiran tidak tepat sasaran. Karena, kata dia, penerima bantuan akan tepat sasaran jika dalam proses pendataannya sesuai atau tepat kondisi dan situasi.

“Menurut saya, klausal atau surat pernyataannya terlalu memojokan penerima bantuan sosial. Dalam pendataan masih ada keraguan, apakah layak atau tidak mendapat bantuan bansos ADD. Sementara bantuan-bantuan serupa dari pusat, provinsi, maupun kota itu tidak seketat itu apalagi harus mengadakan atau membeli materai sendiri. Saya mau cek dulu dasarnya apa penerapan surat pernyataan seperti itu,” katanya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.