Penertiban APS di Kabupaten Tasik, KPU: Itu Ranah Bawaslu

87
0

SINGAPARNA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menegaskan soal penertiban alat peraga sosialisasi (APS) pasangan calon dan baliho program pemerintah yang memuat foto petahana adalah kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Koordinasi terkait pengawasan dan penertiban terhadap APS termasuk iklan layanan masyarakat yang mencantumkan foto dan nama bupati, memang ranahnya ada di Bawaslu,” ujar Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin SP kepada Radar, Rabu (7/10).

Baca juga : Pemprov Jabar Serahkan Bantuan 1.000 Alat Swab, Masker Vitamin ke Ponpes Cipasung Tasik

“KPU sudah menyampaikan ke Bawaslu agar APS dan iklan layanan masyarakat tersebut segera ditertibkan. Bawaslu menyarankan dilaksanakan rapat koordinasi dulu, bersama instansi lain, sebelum ditertibkan,” katanya, menambahkan.

Jelas dia, dalam aturan sudah sangat jelas bahwa saat memasuki tahapan kampanye, alat peraga sosialisasi harus ditertibkan.

Karena pasangan calon akan difasilitasi oleh KPU untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK), lengkap dengan nomor urut, logo partai pengusung, foto dan nama serta visi misi.

“Nanti APS yang ditertibkan ini diganti dengan APK yang difasilitasi oleh KPU. Soal adanya keterlambatan, KPU juga menunggu koordinasi dan tindak lanjut dari Bawaslu, soal penertiban APS dan iklan layanan masyarakat ini yang masih terpasang saat tahapan kampanye,” paparnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SP menjelaskan alat peraga sosialisasi (APS) yang dipasang oleh calon sebelum ditetapkan KPU menjadi pasangan calon tetap atau masih sebagai bakal calon akan mulai ditertibkan. Termasuk iklan layanan masyarakat yang masih mencantumkan nama dan foto petahana.

“Kita akan terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi KPU dengan pemerintah daerah, Satpol-PP dan Dishub membahas teknisnya. Rapatnya Jumat (9/10). Kemungkinan mulai penertiban APS ini Senin (12/10) atau Selasa (13/10),” terangnya.

Dodi mengakui, memang masih banyak APS keempat pasangan calon termasuk spanduk atau baliho iklan layanan masyarakat yang bergambar dan nama Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang masih terpasang di beberapa titik termasuk di Kecamatan Singaparna.

Menurut Dodi, penertiban APS ini nanti diganti dengan APK yang disiapkan oleh KPU dengan titik lokasi pemasangannya sesuai tidak melanggar aturan, seperti di tempat ibadah, tiang listrik atau sarana umum dan pendidikan lainnya.

Termasuk nanti calon dan partai politik diberikan kesempatan membuat APK ini dengan catatan mencantumkan nomor urut, lambang partai pengusung, nama dan foto kedua pasangan calon beserta visi misinya. Jadi yang resmi itu lengkap. Beda dengan APS ketika calon masih jadi bakal yang hanya mencantumkan foto dan nama saja.

Baca juga : Bode Kembali Pimpin Dewan Kesenian Kota Tasik

Bawaslu pada intinya, kata dia, sudah sedari awal berkirim surat baik ke pemerintah daerah, calon dan partai politik untuk menurunkan dan menertibkan APS yang memang tidak diperbolehkan dipasang ketika masa tahapan kampanye masuk.

“Kita juga sudah berkomitmen, serta mendapatkan respons dari PJs Bupati Tasik Hening Widiatmoko agar APS termasuk iklan layanan masyarakat bupati ini dilaksanakan gerakan satu hari untuk menertibkannya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya,” ungkap dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.