Penertiban PKL Tak Boleh Kendur

48
0
Asep Wawan Kurniawan

CIHIDEUNG – Pemerhati sosial dan aktivis Kota Tasikmalaya mendukung penuh rencana pemerintah menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan batu andesit Taman Kota (Tamkot). Penertiban itu perlu dilakukan lantaran fungsi Tamkot bukan untuk berjualan tetapi merupakan lahan terbuka hijau.

Pemerhati sosial Asep Wawan Kurniawan meminta pemerintah kota (pemkot) tidak kendur dalam merencanakan penertiban karena alasan PKL Tamkot itu masyarakat kecil yang butuh makan. Pemerintah harus mempertahankan prinsipnya dalam menegakkan aturan. “Taman itu sudah menjadi peruntukannya yakni ruang terbuka hijau sehingga harus bersih dari PKL,” ujar dia kepada Radar, Selasa (5/3).

Ke depannya, kata dia, untuk menjaga aset infrastruktur sesuai dengan fungsinya, pemerintah harus segera membuat regulasi tentang PKL. Regulasi tersebut harus mengatur sanksi bagi para PKL yang melanggar aturan. Contohnya di Kabupaten Purworejo ada regulasi yang memberlakukan sanksi bagi PKL yang melanggar aturan. Sanksinya berupa denda. “Jadi pemerintah jangan terjebak oleh masalah-masalah tentang perut dan lainnya, pemerintah harus tegas dalam menentukan aturan,” kata dia.

Menurut dia, bila PKL itu tidak bisa ditertibkan karena alasan mereka sedang mencari nafkah untuk keluarganya, berarti berlaku pula bagi pencuri atau pencopet. “Saya minta juga kepada DPRD bisa memfasilitasi permasalahan PKL ini, termasuk Indag, jangan sampai Satpol PP yang menjadi kambing hitam,” ujar dia.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya Imam Farid Muslim juga sepakat dengan penertiban PKL Tamkot. Penertiban itu akan berdampak pada kenyamanan lingkungan. “Tamkot ini disediakan bukan untuk PKL, melainkan untuk tempat melepas penat masyarakat umum,” tutur dia.

Namun demikian, penertiban PKL itu harus mengedepankan asas keadilan. Pemkot jangan hanya membersihkan PKL di Tamkot, tetapi juga harus di tempat lainnya. “Karena memang tidak hanya PKL Tamkot yang dianggap melanggar, banyak PKL yang melanggar seperti HZ dan Cihideung,” katanya.

Selain itu, penertiban PKL juga tidak akan mudah bila tidak disertai dengan solusi seperti relokasi. Bila solusinya itu adalah relokasi, pemkot juga harus melakukan uji kelayakan tempat baru bagi PKL. Jangan sampai di tempat baru itu omzet PKL merosot. (ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.