Penga­daan Obat Harus Dikaji Ulang!

711
0
ilustrasi

SINGAPARNA – Lembaga Independen Pelopor Bangsa (LIPB) Kabupaten Tasikmalaya meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) mengkaji ulang mekanisme pengadaan obat. Terutama soal pemilihan masa kedaluwarsa.
Ketua LIPB Kabupaten Tasikmalaya Ikbal Nasihin mengatakan dari hasil penelusuran pada pengadaan obat 2017, banyak obat yang dibeli itu diproduksi 2016. “Berarti expired tahun 2018. Sedangkan masa kedaluwarsanya hanya tiga tahun,” ungkapnya kepada Radar, Senin (1/1). Jika obat tidak habis pada 2018, tambah dia, otomatis akan dibuang.
Di Puskesmas Manonjaya, pihaknya menemukan semua obat yang diproduksi 2016 hasil pengadaan Agustus 2017. Obat ini baru didistribusikan ke puskesmas pada Desember. “Awal Januari saya atas nama LIPB mau hearing ke DPRD,” tuturnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya dr Faisal Suparyanto menjelaskan dalam pengadaan obat, Dinkes mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik (e-katalog) dan E- Purchasing.
Sementara untuk batas kedaluwarsa obat mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1121 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar.
Jadi batas kedaluwarsa minimal dua tahun pada saat diterima. Kecuali obat dan per­bekalan kesehatan tertentu. Misalnya vaksin, reagen, serum atau obat yang memiliki stabilitas atau masa edar. “Jadi pembelian obat sudah sesuai tahun produksi dan obat yang sudah kedaluwarsa tidak dipakai atau dijual lagi,” tegasnya. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.