Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.4%

54.3%

6.9%

0.7%

13%

0%

22.4%

0%

Pengawasan ADD di Kota Banjar Harus Diperketat

55
0
SOSIALISASI. Waka Polres Banjar Kompol Ade Najmulloh saat sosialisasi saber pungli Selasa (3/12). Dia meminta Bhabinkamtibmas dan Babinsa memperketat pengawasan ADD. Cecep herdi / radar tasikmalaya
SOSIALISASI. Waka Polres Banjar Kompol Ade Najmulloh saat sosialisasi saber pungli Selasa (3/12). Dia meminta Bhabinkamtibmas dan Babinsa memperketat pengawasan ADD. Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Wakapolres Banjar Kompol Ade Najmulloh menginstruksikan seluruh anggota Bhabinkamtibmas lebih memperketat pengawasan penggunaan alokasi dana desa (ADD) di setiap desa di Kota Banjar. Terlebih, ketika ADD masuk tahap pencairan.

Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir praktik kecurangan, termasuk praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di pemerintahan desa.

“Kita tidak menginginkan adanya penyalahgunaan anggaran pada saat pencairan ADD, termasuk praktik pungutan liar yang masuk ke desa-desa,” kata Ade Selasa (3/12).

Ia bahkan meminta pemerintah desa membuat banner transparansi anggaran yang bisa diakses dan dilihat siapapun. Hal itu untuk mencegah kecurigaan dari berbagai pihak dalam penggunaan ADD.

“Karena biasanya kepala desa takut didatangi tim yang tujuannya tidak baik, yang pada akhirnya terjadi praktik pungli. Jika ada yang seperti itu atau ada yang datang mengatasnamakan tim untuk mengaudit dan lain sebagainya soal anggaran diimbau untuk minta surat tugas dan minta penjelasan tujuannya pastinya untuk apa. Bhabinkamtibmas juga harus berperan aktif mencegah hal itu terjadi,” kata dia.

Siklus Pungli Sudah Akut

Kabag Ops Polres Banjar Kompol I GM Sindu Manuabe mengatakan siklus pungutan liar (pungli) kondisinya sudah akut. Ia mengatakan masyarakat sudah terjebak menjadi korban praktik pungli sejak lahir hingga meninggal dunia.

Ia menyebut data hasil operasi tangkap tangan (OTT) pungli terdapat 243 kasus. Di antaranya UPP di Provinsi Jawa Barat sebanyak 33 kasus dan di kota/kabupaten berjumlah 210 kasus.

“Untuk itu, penting untuk melakukan sosialisasi pencegahan praktek pungli. Sebab, pungli sudah masuk ke mana-mana, bahkan kondisinya sudah akut,” ujarnya.

Bahayanya pungli, kata dia, bisa menjadi hambatan, seperti orang pintar tidak bisa sukses karena terhalang biaya pungli. Begitu juga dengan masyarakat yang sakit dan ingin berobat, sulit untuk mendapat pelayanan kesehatan dengan banyaknya pungli.

“Itu dampak bahaya pungli,” kata Sindu saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Saber Pungli di Aula Setda Kota Banjar Selasa (3/12).

Ia menyebut siklus pungli dari lahir sampai meninggal dunia seperti ketika lahir harus mengurus akta lahir, masuk sekolah, biaya di sekolah, pembuatan identitas diri, mencari kerja, nikah, jabatan pekerjaan, surat pensiun, surat kematian. Kegiatan itu semua rawan dengan praktik pungli.

“Pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang seharusnya tidak ada biayanya. Pungli juga diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa. Kondisi dimana menyelesaikan sesuatu yang mudah, tapi dipersulit karena harus membayar sejumlah uang,” kata dia.

Dia berpesan kepada masyarakat tidak segan melaporkan kepada pihak berwajib jika ditemukan indikasi pungli di pelayanan pemerintahan maupun di tempat-tempat yang rawan terjadi praktik pungli. Sebab, kata dia, pungli sendiri bisa masuk ke ranah korupsi.

“Pekerjaan rumah kita sebagai saber pungli Kota Banjar, bagaimana melakukan pencegahan sejak dini supaya masyarakat terbebas dari praktik pungli,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.