Birokrasi Perlu di Evaluasi Secara Menyeluruh

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tasikmalaya Harus Diperbaiki

131
0

SINGAPARNA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus segera menyikapi serius soal raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

“Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dievaluasi, agar pengelolaan keuangan dan tertib administrasi di pemerintahan dapat optimal,” ujar Ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Nana Sumarna SE kepada Radar, Kamis (30/5).

Nana meminta Bupati Ade Sugianto segera melakukan evaluasi secara menyeluruh atas raihan ini. Karena, pada tahun-tahun sebelumnya Pemkab Tasikmalaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. “Ini harus dicari persoalannya kenapa bisa sampai turun dari WTP menjadi WDP, sehingga bisa diperbaiki dan tahun depan kembali meraih WTP,” paparnya.

Kata Nana, baik meraih WTP atau WDP yang paling penting adalah program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat bisa benar-benar terlaksana, jangan sampai terganggu oleh persoalan seperti ini.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Abdul Ropik SH mengatakan untuk saat ini, opini WDP adalah yang paling tepat diraih pemkab atas hasil laporan keuangan 2018. “Karena ada beberapa unsur yang menjadi penilaian, apalagi Kabupaten Tasikmalaya sudah diguncang kasus korupsi yang melibatkan sekretaris daerah (sekda) dan para pejabat lainnya,” katanya.

Lanjut dia, persoalan ini bukan sebatas penghargaan saja, akan tetapi perbaikan sistem keuangan yang sekarang banyak tersendat. Sehingga ada perbaikan secara menyeluruh dalam tataran birokrasi untuk menciptakan kinerja yang lebih baik. “Penyerapan sistem keuangan belum optimal, otomatis mengganggu kinerja dinas dan program ke masyarakat belum dirasakan,” katanya.(dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.