Pengelolaan Retribusi Parkir Dikelola Dinas yang Kompeten

318
0
PERDA. Kendaraan parkir di pinggir Jalan Letjen Suwarto. Banyak pihak menginginkan Perda Parkir diterbitkan. (cecep herdi / radartasikmalaya.com)
Loading...

BANJAR – Pengamat Hukum Kota Banjar Teteng Kusjiadi menyarankan pengelolaan retribusi parkir dikelola dinas yang kompeten mengurusi uang negara.

“Itu kan secara hukum juga jadi rancu, pengelolaan keuangan negara harus dikelola oleh dinas yang kompeten mengelola keuangan. Lamun ayeuna dikuat kait dengan perundang-undangan, seseorang atau organisasi yang tidak berhak mengelola keuangan negara kan indikasi ke arah negatifnya rawan. Kebocoran PAD misalnya,” kata Teteng saat dihubungi via telepon Jumat (22/3).

Teteng menyebut pemerintah kota jangan berhenti ketika bidang pendapatan belum mampu mengelola retribusi parkir. Harus dimulai dan diawali. Soal proses, katanya, bisa secara bertahap.

“Harus disiapkan. Jangan karena tidak siap kemudian sekarang pengelolaan keuangan parkir diserahkan kepada yang tidak kompeten. Itu kan salahnya jadi dua kali,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi ketegasan DPRD yang mengurusi parkir. “Perda Parkir sebetulnya ini menjadi polemik dari dulu dan anehnya sampai saat ini Kota Banjar yang PAD parkirnya besar dibanding Ciamis belum punya Perda Parkir. Sementara yang ada baru Perda Retribusinya saja. Kan lucu. Lalu kalau ada pelanggaran kan bingung aturannya atau dasar hukumnya lemah,” jelasnya.

Loading...

Pengamat transportasi Kota Banjar Dadi Mulyadi mengatakan pengelolaan retribusi parkir tidak harus disoal.

“Menurut saya yang perlu dipikirkan adalah peningkatan pelayanan parkir. Bagaimana pelayanan di jasa parkir di Kota Banjar ini bisa memuaskan pengguna jasa parkir,” ungkap dia.

Contoh, tambah Dadi, mengadakan asuransi bagi pelanggan parkir. Kemudian dalam pelayanan, juru parkir harus mengedepankan sopan santun dan humanis.

“Kenapa demikian? Karena Banjar ini sudah ditahap maksimal untuk pendapatan parkir, ya itu juga disamping tetap Perda Parkir harus segera disahkan karena itu sebuah aturan,” ungkap Dadi.

Ia tak banyak menyinggung apakah pengelolaan parkir dikelola Dishub atau bidang pendapatan. “Ya menurut saya hanya beda di kewenangan saja. Ada yang lebih penting dari mengurusi melulu soal pengelolaan harus ditangani siapa. Jangan menjadi hambatan lambatnya pengesahan perda hingga menghambat juga kepada aturan lainnya, seperti nomenklatur untuk aturan-aturan parkir khusus yang sudah seharusnya ada sebuah aturan,” jelasnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Parkir DPRD Kota Banjar bingung. Pasalnya, pengelolaan retribusi parkir yang kini diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Parkir itu masih dikelola Dinas Perhubungan. Sedangkan UPTD Parkir di bawah Dishub sudah dibubarkan tahun 2018 melalui peraturan wali kota.

“Kita bingung jadinya. Saya kira untuk penanganan retribusi parkir itu dilakukan oleh Dinas Keuangan, dalam hal ini bidang pendapatan. Kalau aturannya kembali lagi seperti ini, maka kami akan segera memanggil dinas terkait, termasuk bagian hukum dan organisasi untuk rapat kerja membahas ini (pengelolaan parkir),” kata Ketua Pansus Parkir DPRD Kota Banjar Anwar Karim saat dihubungi via telepon Kamis (21/3). (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.