Pengembalian Aset Negara Harus Terbuka

53
0

CIHIDEUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya harus bersikap transparan terkait pengembalian barang milik negara (BMN) senilai Rp 79.695.500 yang dikuasai pribadi oleh mantan pejabat Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berinisial HMF.

Pengembalian BMD itu harus terbuka lantaran bersumber dari keuangan negara. “Kalau barang semacam itu, bukti pengembaliannya seperti apa? Kita perlu tahu, bukan sebatas bahasa sudah atau belum saja,” ucap Direktur Public Center Agung Zulviana kepada Radar, Rabu (4/12).

Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap temuan itu harus sepenuhnya terbukti. Termasuk sisa laptop yang masih belum tuntas diserahkan. “Kalau pemkot komitmen dan taat harus sejelas mungkin tindak lanjutnya. Apalagi, dalam aturan kalau tidak memenuhi lebih dari 60 hari kan ada konsekuensinya,” kata dia.

Dia meminta temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018 tersebut menjadi peringatan pejabat lain. Sebab, tidak menutup kemungkinan penguasaan BMN bisa terulang atau terjadi di instansi lain. Mengingat, BPK melaksanakan audit dengan cara sampling, tidak secara menyeluruh dalam mendalami pengelolaan pemerintah daerah. “Ini akan mendorong efek jera bagi pejabat bersangkutan dan pejabat lain supaya tidak berbuat serupa,” tutur mantan aktivis HMI tersebut.

Wawancara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi meminta setiap instansi dapat menginventarisasi dan memperketat pengawasan di tataran pucuk pimpinan, sehingga tidak ada lagi barang milik negara terselip atau sengaja dikuasai secara pribadi oleh pegawai. “Aset barang atau peralatan itu kan untuk menunjang kinerja dan pelayanan terutama pada pegawai yang memiliki jabatan,” ujarnya.

Ia menambahkan persoalan tertib administrasi terhadap aset pemerintah memang kerap menjadi sorotan. Baik yang tampak nyata di masyarakat, maupun inventaris instansi seperti yang menjadi temuan BPK itu. “Ya kita ketahui penyertifikatan aset, pengurusan izin-izin pembangunan pemerintah juga sering terabaikan. Ini harus menjadi evaluasi bersama, supaya tertib administrasi bukan diwajibkan bagi masyarakat saja,” katanya. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.