Pengembang Terganjal Perkim

284
0
ABADIKAN. Ketua DPD Apersi Jawa Barat Iswadi SHI (kanan) bersama anggotanya foto bersama di Hotel Horsion Tasikmalaya, kemarin (21/2).
Loading...

TASIK – Developer yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD Jawa Barat mengharapkan pemerintah mengevaluasi dan memberikan transisi waktu dalam penerapan Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Perkim) No. 403 Tahun 2002.

Ketua DPD Apersi Jawa Barat Iswadi SHI mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan mulai menerapkan Perkim No 403 Tahun 2002 soal Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat mulai tahun ini. Dan hal itu sangat memberatkan anggota Apersi. “Penerapan kembali peraturan Kepmen Perkim nomor 403 tahun 2002 cukup membuat resah pengembang yang bergerak di perumahan subsidi,” ujar di Hotel Horsion Tasikmalaya, Rabu (21/2).

Sebab dalam aturan tersebut ada beberapa spek yang memberatkan di antaranya, setiap rumah MBR (masyarakat perpenghasilan rendah) pondasi harus menggunakan batu kali atau pasangan beton tanpa tulangan, menggunakan besi ukuran 10 mm, menggunakan kayu, dan penggunaan wc berjarak 10 meter. Jika pengembang tidak ikuti aturan tersebut, maka pihak perbankan tidak mau mengeluarkan kreditnya.

“Tapi kalau kita ikuti saat ini, tentu akan sangat sulit karena pengembang di Apersi sudah banyak membangun rumah sederhana yang sudah dibangun pada tahun 2017 dan siap dilakukan akad kredit pada tahun 2018 ini,” ujar Iswadi yang diamini Ketua Apersi Priangan Timur Ronny Yayan.

Bahkan, satu pengembang bisa memiliki stok hingga seratus unit rumah. Dengan adannya aturan ini, proses akad akan terhambat. Tentu program Sejuta Rumah juga akan terhambat. “Pada dasarnya kami juga setuju dalam peningkatan kualitas rumah sederhana. Tapi pemerintah harus memperhatikan juga sisi-sisi lain yang juga akan merugikan pengembang bahkan lebih jauh akan merugikan program sejuta rumah,” ujarnya.

Apersi meminta kelonggoran waktu penetapan peraturan baru minimal hingga Juni 2018 agar para pengembang bisa menghabiskan dulu stok rumah yang ada. ”Tahun 2018 Apersi Jawa Barat rencananya akan membangun 10 ribu rumah subsidi,” pungkasnya. (na)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.