Penggunaan Gedung Eks Pemkab di Depan Tamkot, Wali Kota dan Dewan Beda Kepentingan..

100
0

INDIHIANG – Ada beberapa kepentingan perihal penggunaan gedung bekas Setda Kabupaten Tasikmalaya, yang ada di kawasan Masjid Agung dan Taman Kota HZ Mustofa Kota Tasikmalaya.

Buktinya, ada keinginan pemerintah melalui wali kota dan wakilnya, berbeda dengan keinginan anggota perwakilan rakyat.

Sebelumnya, wali kota berniat menjadikan bekas gedung pemerintahan itu menjadi lahan parkir khusus pengunjung kawasan bisnis di HZ Mustofa dan sekitarnya.

Bahkan berhembus isu, ada yang menginginkan lahan strategis di pusat kota itu untuk dijadikan mall.

Nah, anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono mengaku sudah tepat jika Pemerintah Kota (Pemkot) Tasik mengubah eks Setda Kabupaten Tasik menjadi kantong utama pusat Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah tepat.

Dia berbeda pendapat dengan Wali Kota, Budi Budiman yang pernah mengungkapkan bahwa PKL akan dipusatkan di kawasan olahraga Dadaha.

Ia menilai, lokasi gedung di Jalan Mayor Utarya tersebut representatif untuk menjadi area PKL demi penataan. Apalagi lokasinya berdekatan dengan pusat pertokoan HZ Mustofa.

“Cocoknya memang seperti itu, sentralisir saja di sana. PKL dari Cihideung atau HZ Mustofa juga kan tidak terlalu jauh, kalau ke Dadaha, nanti aka nada PKL lain yang jualan di tempat sebelumnya,” ujar Bagas kepada radartasikmalaya.com, Jumat (9/8).

Terang dia, langkah tersebut memiliki dua fungsi penataan. Mengingst terakomodirnya PKL sekaligus di satu lahan. Mengingat aset pemerintah di pusat kota sangatlah terbatas, otomatis harus berkolaborasi dengan pemilik lahan lain yang berada di pusat kota.

“Seperti di kota besar lain yang mana pemerintah daerah sudah melangkah ke arah tersebut dalam menata kota,” terangnya.

Namun, tambah dia, perlu pertimbangan dan kajian komprehensif supaya perencanaan matang dan tidak berdampak reaksi yang cukup tinggi dari kalangan masyarakat. Seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya dengan dalih penataan yang cukup menyita atensi publik.

“Perlu kajian komprehensif, itu kan bangunan monumental. Bangunan pemerintahan lama yang berada di pusat kota,” tambah politisi asal PAN tersebut.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Tasik, Agus Wahyudin. Kata dia, saat ini yang harus diutamakan dalam penataan kota selain menata PKL juga tersedianya lahan khusus parkir kendaraan.

Hal ini, beber politisi PPP itu, menangani kesemrawutan dan macetnya Jalan HZ Mustofa. Namun, pertimbangannya apabila eks kantor bupati itu dirobohkan, harus mengukur reaksi pro-kontra masyarakat.

“Apakah gedung eks Setda itu akan dirobohkan? Pertama bukan milik kita, kedua gedung tersebut pernah dimiliki bersama oleh Tasikmalaya, sebelum pemekaran,” tuturnya.

“Sebab, di hati kecil masing-masing baik kota mau pun kabupaten, ada rasa memiliki terhadap bangunan tersebut. Semacam bangunan yang memiliki sejarah, akan hilang secara total,” sambungnya.

Tetapi pihaknya menyerahkan terhadap Pemkot berkaitan rencana tersebut. Hanya saja, perlu mempertimbangkan dari sisi perasaan publik dan harus menyiapkan alternatif lain.

“Kita bisa ingat ketika eks gedung DPRD dirobohkan dan menjadi taman kota, reaksi publik seperti apa? Termasuk kemarin saat menggeser Tugu Adipura,” tukasnya.

Saran Agus, Pemkot harus berpikir matang berkaitan dua fungsi yang digabungkan. Ketika lahan itu hendak digunakan sebagai sarana parkir, baiknya tidak juga dengan penempatan PKL.

“Artinya kalau mau khusus parkir, berarti tidak boleh ada PKL. Sulitnya itu, kan ada parkir tapi ada PKL juga, baiknya satu fungsi saja,” jelas Agus. (rez)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.