Penggunaan Jutaan Liter BBM Telah Diselewengkan

122
0
Loading...

JAKARTA – Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas mencatat sejak tahun 2016 hingga awal Maret 2019 telah mencegah penyelewengan penggunaan BBM sebesar 6,4 juta liter.

Dari pencegahan itu, pemerintah telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 72,6 miliar. BBM jenis solar paling banyak diselewengkan. Modus yang dilakukan dengan cara menjual solar dengan harga tinggi.

Tak mau tinggal diam, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan kementerian telah memerintahkan Kepala Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memanfaatkan perjanjian kerja sama bersama Polri untuk menertibkan penggunaan solar, baik dari sisi pihak penyalur dan pengguna sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. “Saya minta (BPH Migas) ini supaya dijalankan,” tegasnya, Senin (25/3).

Menurutnya, pengawasan pendistribusian BBM akan dilakukan di seluruh titik serah akhir kepada konsumen.

“Yang penting ini adalah pengawasan mengenai solar. Karena industri juga menggunakan solar yang sama pada umumnya dengan kendaraan bermotor. Rata-rata BBM yang disalahgunakan dari BBM subsidi dijual diatas harga subsidi,” jelas Jonan.

Loading...

Tak cukup di situ, pemerintah memiliki berbagai upaya memperketat pencegah­an penyelewengan penggunaan BBM. Pertama, digitalisasi Nozzle Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia.

“Digitalisasi ini penting supaya dicatat realtime dan diverifikasi dengan mudah setiap pembelian mulai dari plat nomor kendaraan, volume dan tempat pembelian,” ungkap Jonan.

Langkah kedua, badan usaha wajib melaporkan volume penjualan termasuk data stock, losses dan penggunaan sendiri (own use).

“Langkah ini terkait dengan digitalisasi. Kalau digitalisasi tidak bisa, saya kira laporan penjualan ini akurasinya tidak bisa pas 100 persen,” terang Jonan menambahkan.

Ketiga, menyiapkan SOP untuk melakukan verifikasi pengecekan sampai kepada konsumen akhir. Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan secara masif bersama Komisi VII DPR RI dan Polri.

“Langkah terakhir adalah pengawasan akan dilakukan secara rutin dan insendentil terhadap penyaluran dan pendistribusian BBM dengan melibatkan penegak hukum, kita dorong pengawasanya sampai ke tangan.” paparnya.

Untuk diketahui, kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tahun 2019 adalah solar sebanyak 14,5 juta kilo liter (kl) dan 610 ribu kl untuk minyak tanah. Apabila tidak dilakukan pengawasan pendistribusian BBM yang baik, maka akhir tahun 2019 diperkirakan akan terjadi potensi over kuota jenis solar.

Sebelumnya, Anggota Komite BPH Migas Hendry Ahmad mengata­kan telah bekerjasama dengan PT Perta­mina menindak SPBU nakal tersebut.

“Kami sudah menindaklanjuti dengan Pertamina dan Pemda, kesepakatan Jumat (29/3) akan melakukan pertemuan mencari solusi. Kami akan mengatur dengan Pemda bagaimana mendistribusikan ke masyarakat agar kepentingan BBM tidak terganggu,” tandasnya. (fin/tgr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.