Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

0.9%

60%

2.4%

0.2%

4.5%

20.1%

11.7%

0%

0.1%

0%

Penghapusan Jabatan Struktural Dinilai Memberatkan

58
0
H Rudy Gunawan

GARUT KOTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mengaku berat jika jabatan struktural eselon tiga dan empat benar-benar dihapus oleh pemerintah pusat.

“Penghapusan ini sangat memberatkan, terutama untuk jabatan di Dinas Pendidikan dan Kesehatan,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada wartawan di Pendopo Garut Kecamatan Garut Kota Kamis (12/12). Menurut dia, keberadaan jabatan teknis di dinas sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan. Jika dihapuskan, akan menyulitkan kerja dinas.

“Beberapa dinas yang lain boleh (dihapus jabatan eselon III dan IV, Red). Tapi untuk dinas yang memerlukan kabid, kasi, seperti di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kami coba pertahankan. Termasuk di kecamatan,” ucapnya.

Pemkab Garut, kata dia, harus hati-hati dalam menempatkan sumber daya manusia. Apalagi di Garut saat ini masih kekurangan tenaga teknis.

“Untuk tunjangan struktural nantinya jadi tunjangan fungsional. Tapi tidak boleh bawa mobil. Kalau sudah tua (kendaraannya) ya dijual,” ujarnya.

Jabatan yang kemungkinan hilang, tambahnya, yakni setingkat kepala bidang dan kepala seksi. Sementara untuk jabatan camat setara eselon tiga kemungkinan masih ada. “Untuk jabatan sekretaris dinas (setara eselon III) masih dalam pertimbangan (apakah dihapus atau tidak),” kata dia.

Pemerintah pusat memberikan waktu kepada daerah agar segera melakukan penataan. Penghapusan eselon tiga dan empat maksimal dilakukan pada bulan Juli 2020. “Sekarang sudah ada pidato presiden akan ada perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Ini yang dijadikan pegangan,” terangnya.

Penghapusan jabatan tersebut, diakui Rudy akan menghemat anggaran pemerintah. Nantinya, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk program pembangunan.

Dalam berita sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan penghapusan eselon III dan IV akan berlaku ketika semua persiapan sudah matang. ”Butuh sosialisasi, dalam penerapannya nanti,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Saat ini, sambung Tjahjo, dirinya bersama tim KemenPAN-RB sedang menyusun road map penghapusan. ”Tidak semua jabatan penting dihapus. Misalnya, posisi kepala kantor atau instansi tidak bisa dihapus begitu saja. Harus mempertimbangkan kepentingan dan pengaruh jabatan tersebut dalam suatu organisasi,” jelasnya.

Pada tahap awal, penghapusan eselon akan dilakukan di beberapa instansi. KemenPAN-RB akan menerapkan lebih dulu sebagai percontohan dalam waktu dekat.

Dipastikan, sambung politisi PDI Perjuangan itu, tidak akan mengurangi take home pay. Hanya menyederhanakan struktur organisasi dan mengganti dengan jabatan fungsional. ”Banyak yang salah paham mengenai wacana Presiden Joko Widodo tersebut. Penghapusan jabatan struktural eselon III dan IV bukan berarti membubarkan unit kerja. Sekarang ini di daerah ada yang mengartikan begitu,” ucap Tjahjo. (yna/fin)

loading...
Halaman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.