Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4%

19.6%

8.1%

68.3%

Penghentian Kasus Apeksi di Kota Banjar Disoal Warga

125
0
JUMPA PERS. Kejaksaan Negeri Kota Banjar saat jumpa pers menyampaikan hasil pengungkapan kasus Apeksi 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Banjar pekan lalu. Aktivis menyeselkan dihentikannya penyelidikan. cecep herdi / radar tasikmalaya
JUMPA PERS. Kejaksaan Negeri Kota Banjar saat jumpa pers menyampaikan hasil pengungkapan kasus Apeksi 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Banjar pekan lalu. Aktivis menyeselkan dihentikannya penyelidikan. cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Penghentian proses penyelidikan penggunaan anggaran kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2019 oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar menuai kritik. Salah satunya disampaikan Forum Keluarga Mahasiswa Kota Banjar Awwal Muzakki.

Ia menyesalkan lantaran proses hukum tidak dilanjutkan, padahal temuan soal indikasi ketidaksesuaian anggaran sudah terbukti oleh audit Inspektorat. Kemudian sudah ada pengembalian jumlah uang ke kas negara.

“Meskipun para OPD telah mengembalikan uangnya. Tetap secara etika publik sungguh penghentian penyelidikan ini sangat tidak etis. Sekarang apa bedanya dengan misal, ambil contoh orang yang telah mengambil barang milik orang lain dengan barang atau uang tak cukup besar, akan tetapi proses hukum tetap berlanjut meskipun barangkali si pihak orang yang mengambil barang tersebut beritikad untuk mengembalikan. Pidana harusnya tetap berjalan,” kata Awwal Minggu (23/8).

Memang, kata dia, ini yang menjadi persoalan hukum di negara ini. Meskipun secara pengertian materi hukum di negara ini sudah cukup bagus, akan tetapi permasalahannya adalah penegakkan hukumnya.

Baca juga : Pekan Depan, Pemkot Banjar Akan Rotasi Pejabat

Kadang-kadang, kata dia, pihak penegak hukum hanya memutuskan suatu putusan cuma berdasarkan pada prosedur. Prosedur di sini adalah pasal-pasal, jika didalam pasal mengatakan penyelidikan ini boleh dihentikan dengan catatan mengembalikan uang negara, akan tetapi mereka lupa bahwa penegakan hukum bukan saja berdasar itu, tetapi penegakan hukum pun harus berdasar pada etika publik.

“Bicara soal anggaran negara kan, ini milik rakyat. Maka jika seandainya ada oknum-oknum yang telah diduga menyalahgunaan anggaran, ya harus diproses dengan tuntas dan tentu memuaskan bagi publik. Saya rasa dalam hal ini Kejaksaan Kota Banjar tebang pilih dalam menegakan hukum. Kemudian, justru saya hawatir ke depan, ini akan memudarkan kepercayaan publik terhadap institusi Jaksa,” kata Awwal.

Baca juga : Kota Banjar Mulai Belajar Tatap Muka

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Banjar menghentikan kasus penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang Jawa Tengah tahun 2019. Kejaksaan menghentikan proses penyelidikan lantaran kerugian negara sekitar Rp 87,5 juta sudah dikembalikan ke kas daerah.

“Hasil audit dari Inspektorat Banjar memang ditemukan selisih anggaran total Rp 87,5 juta, namun sudah dikembalikan ke kas daerah melakui transfer ke Bank BJB oleh seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, serta Bagian Tata Pemerintahan dan yang lainnya pada tanggal 14 Agustus 2020,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gunadi.

Menurutnya, karena sudah ada pengembalian, maka unsur pidana yang bisa dituduhkan secara otomatis hilang dan bisa dihentikan karena prosesnya masih tahap penyelidikan bukan bukan penyidikan. Jika dipaksakan pun, maka di pengadilan akan kalah karena tidak memenuhi unsur tuntutan.

“Memang kita diprioritaskan untuk mengembalikan kerugian negara dibanding penindakan. Dengan pemeriksaan ini kita berhasil mengembalikan uang negara ke kas daerah sebesar Rp 87 juta,” kata Gunadi. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.