Pengisian Kekosongan Wakil Bupati Tasik Kembali Mencuat

112
0
Asep Sopari Al Ayubi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Proses pengisian jabatan wakil bupati Tasikmalaya kembali mencuat setelah DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar Rapat Paripurna Tentang Persetujuan Lanjutan Pengisian Jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan 2016-2021, Selasa (10/11).

Dalam rapat paripurna tersebut dibahas kembali tentang hasil perbaikan kelengkapan salah satu persyaratan administrasi Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih Deni Sagara yang dipilih melalui pemungutan suara 49 anggota dewan pada Februari 2020.

Dalam paripurna tersebut, calon wakil bupati Tasikmalaya dari PAN yakni Deni R Sagara terpilih menjadi wakil bupati definitif lewat pemilihan langsung 49 anggota dewan yang memilih dengan raihan sebanyak 36 suara Deni R Sagara berhasil mengalahkan Heri Ahmadi calon wakil bupati dari PKS yang hanya mendapat 10 suara. Sisanya tiga suara tidak disah, tidak dicoblos.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi SP menjelaskan, DPRD kembali menggelar Rapat Paripurna Tentang Persetujuan Lanjutan Pengisian Jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan 2016-2021.

“Jadi secara mekanisme pengisian wabup yang telah dilaksanakan baik proses di pemerintahan daerah maupun DPRD termasuk pemilihan wakil bupati melalui voting sudah sah dan sesuai aturan, norma dan tata beracara dalam undang-undang sudah dilaksanakan,” ujarnya kepada Radar, Kamis (12/11).

Namun, kata dia, setelah Deni Sagara ditetapkan sebagai wakil bupati terpilih melalui voting anggota dewan dan sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, di tengah perjalanan ada salah satu syarat yang harus diperbaiki dan dilengkapi kembali.

Yakni, syarat menerbitkan di media bahwa yang bersangkutan atau Wakil Bupati terpilih Deni Sagara pernah menjadi terpidana. Sementara pada saat disahkan oleh pengadilan, ketika itu dari pihak pengadilan menyebutkan Deni tidak bermasalah.

“Jadi disarankan dari beberapa pakar hukum dan pengadilan negeri untuk dibuat ulang untuk disahkan persyaratan yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat yakni membuat keterangan pernah tersangkut hukum.

Tetapi yang bersangkutan sudah mengumumkan syarat tersebut di media, Mei lalu, jadi sudah dilengkapi sebenarnya,” katanya.

Menurut dia, dari hasil rapat paripurna ini disampaikan soal kelengkapan persyaratan wakil bupati yang sudah dilengkapi, kemudian diusulkan ke Kemendagri persyaratan yang sudah memenuhi syarat tersebut melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita berharap hak konstitusional seseorang, apalagi sudah diproses segala persyaratan sesuai peraturan perundangan termasuk pengisian wakil bupati ini bisa diproses sampai tuntas. Kita serahkan keputusan dan kebijakannya kepada Kemendagri dan bisa segera dilantik oleh gubernur,” jelas dia.

Tambah dia, DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan proses pengisian jabatan wakil bupati Tasikmalaya ini sesuai tata beracara perundangan.

Wakil Ketua DPRD Fraksi PKB H Ami Fahmi ST menambahkan, kembali pada saat proses pengisian jabatan wakil bupati Tasikmalaya ini, secara tuntas dan dengan mekanisme serta prosedur sudah sesuai regulasi yang ada.

“Kita melakukan proses pengisian jabatan wakil bupati Tasikmalaya dengan membentuk panitia teknis (pantek) dan ada pemilihan melalui voting dan hasil pemungutan suaranya,” kata dia.

Namun, setelah semua proses dilaksanakan dan hasil pemilihan wakil bupati Tasikmalaya disampaikan ke provinsi dan Kemendagri, beberapa minggu yang lalu ada zoom meeting dengan pemerintah provinsi dan Kemendagri.

Baca juga : HEBOH Pemuda Paledang Kota Tasik Temukan Bungkusan Sabu, Begini Awalnya..

“Yang menyatakan bahwa ada surat pencabutan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan atau Wakil Bupati terpilih Deni Sagara, yang asalnya setelah pemilihan itu pengadilan negeri menyatakan bahwa calon wakil bupati tidak pernah terpidana, sekarang harus ada pernyataannya pernah terpidana,” jelas dia.

Akan tetapi, tambah dia, setelah diparipurnakan dan proses pemilihan serta pemungutan suara selesai ada pencabutan surat keterangan tidak terbukti terpidana dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Maka atas permintaan Kemendagri dan provinsi, persyaratan tersebut harus dilengkapi.

“Makanya, menurut pemerintah provinsi bahwa kekurangan administrasi itu harus segera dilengkapi dan sudah dilengkapi oleh calon wakil bupati terpilih tersebut diumumkan di media 27 Mei 2020 lalu,” papar dia.

Kemudian, lanjut dia, setelah dilengkapi, baru pemerintah provinsi menyampaikan bahwa itu harus dilengkapi dan sudah dilengkapi oleh Wakil Bupati Tasikmalaya terpilih Deni Sagara.

“Kemudian DPRD melaksanakan paripurna dan menetapkan bahwa kekurangan kelengkapan persyaratannya sudah dilengkapi. Termasuk ada diskusi dengan pakar tata negara dan bagian pemerintahan dan biro hukum provinsi juga dari Kemendagri Dirjen Otda,” kata dia.

Dia menambahkan, bahwa kekurangan kelengkapan administrasi tersebut harus diparipurnakan dan sudah selesai dilengkapi oleh wakil bupati Tasikmalaya terpilih.

“Kita sudah menyampaikan hasilnya ke Kemendagri melalui provinsi. Pada intinya proses pengisian jabatan wakil bupati dan pemilihannya sudah sah dan artinya ada satu persyaratan administrasi saja yang harus dilengkapi,” kata dia.

Pada intinya, tambah dia, hasil perbaikannya sudah disampaikan ke Kemendagri melalui provinsi dan DPRD tinggal menunggu keputusan dari pusat.

“Jadi yang melantik adalah provinsi, DPRD hanya memproses saja, dan tugasnya sudah selesai. Kita tinggal menunggu informasi dari Kemendagri dan provinsi apa yang harus dilakukan, apakah nanti akan ada pelantikan oleh gu­bernur, atau apa kita menunggu, yang penting pro­­sedur yang di­lakukan di da­erah sudah se­lesai,” tambah dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.