Pengisian Wabup Tasikmalaya Berpotensi Kedaluarsa

121
0
Loading...

SINGAPARNA – Pengisian posisi Wakil Bupati (Wabup) Tasikmalaya berpotensi kedaluarsa. Itu jika satu bulan ke depan atau sampai April 2019, posisi wabup belum terisi. Kini kuncinya ada di partai koalisi pengusung H Ade Sugianto.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin SP menjelaskan di dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, daerah yang mengalami kekosongan jabatan wakil bupati untuk mengisi kekosongan tersebut ketika masa periode pemerintahannya lebih dari 18 bulan lagi. Zamzam melihat waktu kekosongan jabatan wakil bupati Tasikmalaya saat ini, jika mengacu kepada undang-undang tersebut, kesempatan waktu untuk mengisi kekosongan tersebut tinggal satu bulan lebih lagi.

Zamzam menghitungnya, masa pemerintahan bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto saat ini tinggal 18 bulan lagi. Itu dihitung dari Maret 2019 hingga Agustus 2020. Karena pada bulan September 2020, kata dia, sudah dilaksanakan tahapan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, jika sampai April 2019 kekosongan wakil bupati belum juga diisi maka sisa pemerintahannya tinggal 17 bulan lagi.

“Maka jabatan wakil bupati Tasikmalaya tidak harus diisi. Karena dalam undang-undang mengamanatkan diisi jika lebih dari 18 bulan. Ya bisa kedaluarsa,” ujar Zamzam kemarin.

Intinya, tambah Zamzam, pengisian wabup dikembalikan kepada para partai pengusung: apakah akan mengusulkan lebih cepat calon wakil bupati atau menunggu sampai habis waktu pengisian wakil bupati sampai April nanti.

Loading...

“KPU tidak ada kewenangan mendorong. Itu dikembalikan kepada partai koalisi, bupati dan DPRD-nya,” kata Zamzam.

Wawancara terpisah, Pemerhati Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tasikmalaya Dr Ani Heryani SSos menyatakan bahwa peran dan fungsi wakil bupati sebenarnya sangat penting di dalam suatu pemerintahan. Salah satunya dalam hal pengawasan pembangunan. Walaupun memang bisa diisi peran pengawasannya oleh Bappeda atau Inspektorat, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD).

“Memang kalau secara struktural posisi wakil bupati ini penting. Untuk menentukan keputusan ada dan tidak ada wakil itu kembali ke political will pemerintah daerah,” paparnya.

Kemudian, soal pengisian acara atau kegiatan juga, wakil bupati, kata Ani, bisa menggantikan posisi bupati jika sedang tugas ke luar daerah. Jadi dibutuhkan untuk meringankan beban kerja bupati.

Kalau pun tidak ada political will atau kemauan dari pemerintah daerah atau secara politis partai koalisi jabatan wakil ini bisa saja tidak ada sampai masa jabatan bupati habis.

“Intinya pengisian wakil bupati ini memang murni untuk memenuhi kebutuhan secara struktural pemerintahan atau hanya untuk kepentingan politis,” ungkapnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.