Pengolah Kulit di Sukaregang Garut Wajib Punya Ipal, Jika Tidak Bisa Dipidana

115
0
MENINJAU. Bupati Garut H Rudy Gunawan memantau kondisi sungai di wilayah Sukaregang Kamis (17/9). Dia meminta pengusaha penyamak kulit memiliki IPAL. Yana taryana / rakyat garut

GARUT KOTA – Bupati Garut H Rudy Gunawan menyatakan sesuai aturan, industri pengolahan kulit di kawasan Sukaregang Kecamatan Garut Kota wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar tidak mencemari lingkungan.

Jika aturan itu tidak dilakukan pengusaha penyamak kulit, maka bisa dipidana dan ditutup pabriknya.

Baca juga : Mengerikan! Sehari, 16 Warga Garut Positif Corona

“IPAL ini wajib. Jadi hati-hati yah bagi perusahaan kulit di Sukaregang yang belum memiliki IPAL, bisa masuk pada proses pidana, termasuk ditutup,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan Kamis (17/9).

Bupati Garut bersama Satpol PP dan unsur pejabat dinas terkait sudah meninjau langsung kondisi aliran sungai yang seringkali menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri kulit kawasan Sukaregang.

Kedatangan bupati merupakan tindak lanjut dari aksi warga yang mengeluhkan bau tak sedap dan terjadinya kerusakan lingkungan sepanjang aliran air sungai kawasan Kota Garut.

Loading...

Usai meninjau daerah yang terdampak pembuangan limbah industri kulit, bupati mengancam akan menutup perusahaan yang tidak memiliki IPAL.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, kata dia, sedang berusaha merevitalisasi aliran sungai agar tidak tercemar limbah dan IPAL milik pemerintah.

“IPAL yang dibuat oleh Pemprov Jawa Barat saat ini kondisinya tidak berfungsi dan rencananya akan direvitalisasi,” katanya.

Ia menambahkan Pemkab Garut juga akan membuat IPAL yang berbentuk beberapa saluran air kecil untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan air limbah di Garut. “Jadi IPAL milik pemerintah akan dibuat saluran-saluran kecil seperti salurannya di Copong,” kata Rudy.

Namun upaya pemerintah itu, kata dia, harus ada dukungan dari masyarakat dengan tidak mendirikan bangunan di atas saluran air atau sungai, karena bisa mengganggu pelaksanaan revitalisasi. “Mungkin nanti di perubahan anggaran akan mengabulkan dibuatnya bangunan dengan baik yah, tapi komitmen Pemda Garut supaya di atas sungai ini tidak boleh dibuat bangunan,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI) Kabupaten Garut Sukandar mengatakan penanganan limbah pabrik kulit di wilayah Sukaregang Kecamatan Garut Kota belum ada titik temu antara pengusaha dan pemerintah.

“Seharusnya pemerintah menyikapi kondisi limbah yang berdampak kepada warga di wilayah Sukaregang. Harus ada tindakan nyata dari Pemda Garut,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu solusi yang bisa dilakukan saat ini yakni pemerintah segera melakukan revitalisasi terhadap ketiga fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah dibangun dan belum difungsikan.

Baca juga : Korem 062 Tarumanagara Garut Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat di Priangan Timur

“Pemerintah sebelumnya sudah membangun IPAL, tetapi tidak difungsikan. Nah, sekarang harus difungsikan lagi,” ujarnya.

Selain itu, para pengusaha yang tergabung di APKI juga mendesak pemerintah memberikan hak guna pakai IPAL tersebut agar bisa dikelola oleh pihak investor atau pengusaha yang biaya operasionalnya akan dibebankan kepada masing-masing pengusaha penyamakan kulit. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.