PENGUMUMAN! Masuk Garut Harus Tunjukkan Hasil Test Covid-19

73
0
radartasikmalaya.com
Ilustrasi Positif Covid-19

TAROGONG KIDUL – Pemerintah Kabupaten Garut mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 26 kecamatan di Kabupaten Garut selama 14 hari, yakni 11-25 Januari 2021.

Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir penularan Covid-19 yang saat ini kasusnya terus meningkat.

“26 kecamatan yang kita berlakukan PPKM ini merupakan wilayah yang masuk zona merah (penyebaran Covid-19),” ujar Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman kepada wartawan, Selasa (12/1). Meski PPKM diterapkan di 26 kecamatan, tetapi pengetatan aktivitas masyarakat akan diberlakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut.

Pengetatan dilakukan untuk menghindari kesenjangan di masyarakat. “Yang dapat perhatian khusus itu ada 26 kecamatan, tetapi pengetatan aktivitas masyarakat kita berlakukan di seluruh kecamatan agar tidak kesenjangan. Masa di sini ketat, di sini tidak. Itu tidak bisa,” ujarnya.

Baca juga : Pemkab Garut Terima 15 Peta Perbatasan

Helmi menerangkan dalam penerapan PPKM, seluruh kegiatan masyarakat dan perkantoran dibatasi. Untuk kegiatan perkantoran, hanya dibatasi 25 persen pegawai yang bisa masuk, termasuk kegiatan di pabrik.

“Jadi sekarang selama 14 hari ini seluruh kegiatan perkantoran pemerintah lebih banyak WFH. Untuk perusahaan swasta seperti perbankan itu hanya 25 persen yang bekerja di kantor,” ujarnya.

Selain membatasi kegiatan perkantoran, kata dia, kegiatan di masyarakat juga terus diawai petugas. “Seluruh kegiatan di kelompk-kelompok masyarakat akan diawasi dengan kendali pak kapolres Garut,” katanya.

Selain kegiatan di masyarakat, seluruh tempat wisata di Garut selama 14 hari akan ditutup, karena untuk tempat wisatawa sulit untuk menerapkan pembatasan pengunjung 25 persen.

“Kalau untuk hotelnya itu boleh buka, tetapi hanya melayani tamu untuk menginap saja dan tidak ada fasilitas makannya,” ujarnya.

Helmi menerangkan setelah ditetapkannya PPPKM, pos-pos pemantauan yang dulu dibuat saat PSBB diaktifkan kembali untuk memantau masyarakat yang keluar-masuk wilayah Garut. “Jadi sekarang ini kalau ada warga luar Garut yang ingin ke Garut harus menunjukkan hasil rapid test antigen,” katanya.

Terkait sanksi untuk warga yang melanggar PPKM, tambah dia, disiapkan dari mulai sanksi administrasi, denda dan pembubaran kegiatan. “Nanti lihat dulu, sanksi mana ynag diterapkan berdasarkan hasil sidang di tempat,” paparnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.