Pengusaha Keluhkan SDM Digital Langka

24
0

JAKARTA – Pertumbuhan sektor digital tumbuh sangat cepat di Tanah Air. Sayang tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni di bidang tersebut. Alhasil perusahaan yang bergerak di bidang digital kesulitan mencari SDM yang mumpuni, kalaupun ada harus mengupah dengan tinggi.

Perusahaan harus mengeluarkan upah yang tinggi bagi mereka yang sudah berpengalaman bekerja di luar negeri. Karena kemampuan mereka tidak diragukan lagi. Di luar negeri, mereka digaji bisa sampai Rp 90 jutaan.

“Teman yang dari luar negeri kembali ke Indonesia menjadi SDM yang bagus. Tapi bayar mereka itu kadang mahal banget. Kita yang kecil nggak kuat,” kata Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), Ignasius Untung di Jakarta Selasa (26/2).

“Untuk diaspora sekali bayar bisa mencapai Rp 80 juta-Rp 90 juta. Tapi yang e-commerce yang gede berani bayar karena hasilnya juga gede,” imbuh Iganasius.

Terpisah, pengamat ekonomi center of reform on economic (Core) M Faisal membenarkan saat ini memang untuk industri digital belum dibarengi dengan kualitas SDM yang qualified.

“Sektor ini growth ya cepat, tapi saat ini growth SDM yang kualitasnya sesuai masih belum secepat pertumbuhan sektornya. Jadi masih relatif langka,” kata Faisal Selasa (26/2).

Namun, Faisal menyakini ke depan pasar tenaga kerja akan dapat menyesuaikan kebutuhan SDM di sektor digital ini. Sehingga jika pasar kerja sudah semakin kompetitif, remunerasi tenaga kerjanya juga akan menyesuaikan.

“Dalam artian akan lebih banyak pilihan untuk SDM, dengan tingkat remunerasi yang juga dalam range yang lebih luas sesuai dengan tingkat kualitasnya,” tutur Faisal.

Sementara pengamat ekonomi Suroto menyoroti soal upah tidak perlu diatur oleh negara. “Ini kan prinsipnya ditentukan demand and supply. Justru rate gaji yang tinggi secara sektoral ini harusnya menjadi tantangan bagi industri untuk juga ikut mendorong profesionalitas tenaga kerja dari dalam negeri,” ujar Suroto.

Jadi, kata dia, jika memang mau diatur upah harus mengatur soal batas tertinggi dan terendah.

“Pemerintah kalau mau atur soal gaji itu, misalnya di soal yang umum yaitu soal batas rasio gaji tertinggi dan terendah. Ini sifatnya umum dan tujuanya untuk ciptakan keadilan,” tukas Suroto. (din/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.