TFH Sebut Tiga Nama Berpeluang Didorong

Pengusaha Layak Jadi Kandidat Calon Bupati Tasikmalaya

537
0
Dr H Tatang Farhanul Hakim

TASIK – Suhu politik menjelang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya September 2020 terus menghangat. Selain politisi dan ulama, kalangan pengusaha dianggap layak menjadi kandidat bakal calon Bupati Tasikmalaya.

Politisi senior Tasikmalaya Dr H Tatang Farhanul Hakim MPd mengatakan figur pengusaha lokal Tasikmalaya punya peluang menjadi kandidat cabup atau mencalonkan kandidat lain di Pilkada 2020.

“Siapa pun bebas mencalonkan diri, dari kalangan manapun. Tidak harus dari kader partai politik,” ujarnya kepada Radar, Senin (17/6).

Bupati Tasikmalaya periode 2001-2006 dan 2006-2001 menyebut beberapa nama dari kalangan pengusaha yang layak maju seperti H Amir Mahpud (Mayasari Group), Endang Abdul Malik alias Endang Juta (PT Putra Mandiri) dan H Aa Hermawan (PT Trie Mukti) bisa didorong maju sebagai kandidat.

“Memang semua orang punya hak sebagai warga negara Indonesia, apalagi orang Tasikmalaya. Pertanyaannya, apakah mereka sendiri yang bakal nyalon atau memasangkan orang lain,” terang Tatang.

Sebab yang syarat seseorang menjadi kandidat, kata dia, yakni memenuhi syarat formal dan memiliki perahu partai politik. ”Kalau semua syarat terpenuhi kenapa tidak,” tuturnya.

Artinya, sambung Tatang, peluang bagi pengusaha terbuka menjadi kandidat di Pilkada 2020. ”Malah saya berharap, masyarakat memberikan peluang seluas-luasnya bagi semua pihak. Termasuk jika ada calon independen,” paparnya.

Tatang menambahkan pengalaman di Pilkada 2015 yang hanya melawan kotak kosong, jangan sampai terulang. Karena tidak baik untuk sistem demokrasi.

”Saya harap ada figur-figur baru bermunculan dan mengikuti kompetisi Pilkada tersebut. Supaya masyarakat betul-betul diberikan pilihan terbaik, silahkan beri peluang terhadap semua pihak. Baik pengusaha, politisi, bahkan pendidik termasuk ulama,” tegasnya.

Yang perlu diperhatikan masyarakat dalam memilih pemimpin, kata dia, harus dilihat dari aspek kefiguran serta kualitas berpikir yang qualificated. Ditambah mampu bekerja secara proporsional dan profesional.

“Jadi doronglah kandidat yang mampu menyejahterakan masyarakat luas bukan kelompok,” tandasnya.

RANCANG ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan DPRD.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra MSi menjelaskan pemerintah daerah sudah melakukan rapat TAPD membahas kebutuhan anggaran Pilkada 2020.

“Idealnya, menjelang semester kedua tahun 2019 ini pembahasan sudah dilaksanakan. Agar penyelenggara pemilu bisa memaparkan tentang pengajuan rencana anggaran” ungkap Iwan kepada wartawan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya, Senin (17/6).

Iwan menegaskan untuk memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada 2020, pemerintah daerah akan secara bertahap menganggarkannya di APBD Perubahan 2019.

“Karena di awal tahun 2020, sudah masuk tahapan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh KPU,” papar Iwan yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya ini.

Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada 2020 diprediksi cukup besar, meskipun secara angka belum bisa ditaksir secara pasti berapa kebutuhannya.

“Sebab, pemkab sendiri tidak menganggarkan atau mencadangkan khusus anggaran untuk pilkada,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengundang KPU dan Bawaslu serta pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan soal kebutuhan anggaran Pilkada 2020, Senin (27/5).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Arif Rachman SE MM menjelaskan sejauh ini pemerintah daerah belum menyiapkan anggaran untuk Pilkada 2020 dari APBD 2019, padahal dalam waktu dekat ini tahapan-tahapan segera dilaksanakan.

“Setelah kita rapat, ternyata estimasi kebutuhan anggarannya cukup besar,” paparnya.

Jelas dia, KPU mengusulkan kebutuhan anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp 85 miliar, sedangkan Bawaslu di angka Rp 36 miliar dengan total kebutuhan mencapai Rp 121 miliar untuk penyelenggara.

“Jumlah tersebut belum termasuk anggaran pengamanan, pembentukan desk pilkada dan lainnya, saya kira diperkirakan kebutuhan anggaran pilkada mencapai Rp 150 miliar secara keseluruhan,” terangnya.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin SP mengatakan anggaran Rp 85 miliar yang diusulkan baru sebatas estimasi.

“Kami sudah melakukan kajian, hasil kajiannya untuk Pilkada 2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp 85 miliar,” katanya.

Jelas dia, jumlah usulan untuk Pilkada 2020 mengalami peningkatan signifikan dari Pilkada 2015 yang mencapai Rp 45 miliar. “Memang cukup jauh bedanya, karena untuk nanti ada perbedaan aturan dalam pelaksanaannya,” paparnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda SIP mengatakan usulan untuk pengawasan Pilkada 2020, berdasarkan penghitungan dan kajian berada di angka Rp 36 miliar.

“Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 36 miliar, jumlahnya standar, standar harga pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya,” paparnya.

Kata Dodi, untuk Pilkada 2015 jumlah anggarannya sebesar Rp 8,5 miliar. Namun, untuk pilkada waktu itu hanya diisi oleh calon tunggal. Termasuk ada perbedaan honor bagi Pengawas Kecamatan (Panwascam).

“Yang jelas ada perbedaan juga besaran honor akan lebih besar di Pilkada 2020 dan kegiatan sosialisasinya cukup banyak,” paparnya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.