Ada Ketidakcermatan, Penlok Lingtar Kota Tasik Harus Diulang

267
0
AUDIENSI. Anggota DPRD  dan Pemkot Tasikmalaya menerima audiensi dari pemilik lahan Jalur Lingkar Utara, Senin (7/5/2018) foto: Firgiawan / Radar Tasikmalaya.

INDIHIANG – Pemilik lahan di Jalur Lingkar Utara (Lingtar) yang masih keberatan atas nilai pembebasan meminta Penetapan Lokasi (Penlok) diulang.

Pasalnya terdapat ketentuan jika Penlok lebih dari dua tahun dan tidak diperpanjang, pemerintah harus melaksanakan kembali.

“Ini sudah lebih dari dua tahun. Dan sebenarnya ada ketidakcermatan dalam mengeluarkan pencabutan atas hak tanah klien kami. Dari sisi hak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki hak tersebut apalagi salah satu lahan sudah diurug oleh pemerintah,” ujar salah seorang kuasa hukum pemilik lahan, Taufik Rahman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (7/5/2018).

BACA JUGA : 5 Fraksi Rancang Hak Angket untuk Kasus Lingtar

Menurutnya, ada opsi dalam aturan bahwa penlok bisa diulangi lantaran melebihi masa berlaku selama dua tahun.

Pihaknya merasa hal tersebut merupakan jalan tengah terbaik, kecuali BPN akan bersikukuh dengan pegangan aturan yang selama ini menjadi acuannya.

“Kami akan laporkan ini sudah ada kesalahan prosedur,” tegas Taufik.

Bahkan, kata dia, pihaknya bakal melaporkan perkara itu ke Kepolisian dan Komnas HAM.

Termasuk memberikan tengat waktu selama dua hari untuk mengembalikan hak atas lahan kliennya.

“Jadi, bukan tidak setuju dengan pembebasan lahan. Tapi ada ketidakadilan dari dana ganti yang ditawarkan panitia,” tuturnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum memiliki kesimpulan atas cacat hukum dalam penitipan dana ganti rugi di Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya Klas IA.

Penggantian lahan tersebut baru ditetapkan pada 31 Maret 2017, dan berita serah terima uang, ada pada Juli 2016. Uang penggantian tersebut diserahkan pada 30 Desember 2016, tanpa didahului permohonan penitipan oleh PN.

“Jadi uangnya dititipkan tidak atas dasar perintah pengadilan, namun masuk ke rekening oknum panitera. Ini sudah masuk ranah pidana, karena sekitar April kemarin uang yang ada hanya sekitar kurang dari Rp 600 juta, dari total Rp 3,2 miliar penggantian,” terang dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji permintaan dari pemilik lahan. Sebagai bahan masukan bagi Pemkot.

Pihaknya, kata Ivan, berkeinginan supaya proyek yang bertujuan mengurai kemacetan di pusat kota itu tak merugikan masyarakat.

“Saran kami terima, nanti didiskusikan terlebih dulu. Saya tidak mau berspekulasi. Mereka menganggap itu ada kesalahan, dan keberatan. Tetapi kita harus tunggu dulu kajiannya seperti apa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Pengadaan Tanah BPN Kota Tasik Tuhsin enggan memberi kejelasan terkait hal tersebut. Dalam audiensi itu, ia hanya menyampaikan hal teknis saja tanpa bisa memberi keputusan.

Sebab, nantinya segala keputusan akan ditentukan oleh kepala BPN. “Kepala BPN ada kegiatan di Bandung, saya kesini mewakili beliau. Insya Allah setelah ini saya lapor ke beliau supaya ada kejelasan nanti keputusan seperti apa,” tandasnya.

(Firgiawan / Radar Tasikmalaya)

 

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.