Penolakan UU Cipta Kerja Terus Disuarakan Mahasiswa Kota Banjar

147
1
UNJUK RASA. Mahasiswa dan buruh saat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjar pekan lalu. Disdik Kota Banjar mengeluarkan surat edaran kepada sekolah agar mengingatkan siswa tidak ikut unjuk rasa. foto-foto: cecep herdi / radar tasikmalaya
UNJUK RASA. Mahasiswa dan buruh saat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjar pekan lalu. Disdik Kota Banjar mengeluarkan surat edaran kepada sekolah agar mengingatkan siswa tidak ikut unjuk rasa. foto-foto: cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI, penolakan terjadi di hampir seluruh daerah, tidak terkecuali di Kota Banjar. Rencananya, Senin (12/10) pukul 10.00, massa Pergerakan Mahasisa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar, Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar (SPSBB) Kota Banjar dan Warga Jaya akan berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Banjar.

“Besok (hari ini, Red) kita akan menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Banjar. Kita mengawal penandatanganan petisi tolak UU Cipta Kerja,” kata Ketua PMII Kota Banjar Irfan Ali Syabana, kemarin.

Massa, kata dia, meminta wali kota Banjar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar menyampaikan surat terbuka kepada gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, presiden RI dan DPR RI untuk bersama-sama menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dengan surat pernyataan penolakan UU Cipta Kerja.

“Meminta lembaga eksekutif negara dan lembaga legislatif negara menyatakan sikap: siap membuat aturan kebijakan peraturan daerah atau peraturan wali kota yang pro terhadap kepentingan masyarakat apabila Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dan menjadi lampiran negara,” jelasnya.

Baca juga : Aksi Buruh di Kota Banjar Diminta Tak Anarkis

Kapolres Banjar AKBP Melda Yany menegaskan tidak akan mengeluarkan izin unjuk rasa karena kondisinya sedang pandemi Covid-19. “Kami tidak akan mengeluarkan izin. Namun kami tetap akan hadir dan melakukan pengamanan,” ucap kapolres.

Sebelumnya, aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law terjadi di Gedung DPRD Kota Banjar selama dua hari pada Rabu (7/10) dan Kamis (8/10). Massa datang dari mahasiswa dan buruh di Kota Banjar.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamuji mengatakan unjuk rasa menjadi hal yang dibolehkan dan dilindungi undang-undang saat kondisi normal. Berbeda dengan kondisi kasus Covid-19. Kata dia, aksi kerumunan harus menjadi pertimbangan.

“Kita tentu harus bijak untuk kesehatan kita dan orang lain di sekitar kita. Adapun terkait materi yang disampaikan tentu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang oleh pemangku kewenangan, dalam hal ini DPR RI dan pemerintah pusat,” katanya. (cep)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

  1. sebaiknya baca dulu UU Cipta Kerja iu udah pada punya itu naskahnya, yeah baru bisa bersikap bisa mendkukung atau menolaknya….?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.