Pentingnya Peran BPD di Desa

44

Bagi anda yang tinggal di wilayah perkotaan, mungkin tidak ngeuh dengan apa yang saya maksud dengan BPD, bahkan bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan pun belum tentu tahu persis apa itu BPD, tugasnya dan fungsinya. Mereka hanya mengenalnya, karena tertulis di papan yang ditopang oleh dua tiang persis di depan kantor desanya. Jadi apa itu BPD?

BPD

BPD merupakan kependekan dari Badan Permusyawaratan Desa, adalah lembaga yang melaksanakan pemerintahan. Anggotanya merupakan perwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat yaitu Lembaga Pemerintahan Desa/Desa adat yang terdiri atas: Pemerintah Desa/Desa Adat; Badan Permusyawaratan Desa; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Lembaga Adat; Lembaga Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa.

Nampak dengan jelas, bahwa BPD itu diakui sebagai lembaga yang melaksanakan pemerintahan desa. Anggotanya merupakan perwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Rata-rata dalam desa minimal ada 5 wilayah dan maksimal 9 wilayah, masing-masing diwakili satu orang. Ada satu orang Ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris, selebihnya anggota. BPD memiliki bidang-bidang, yaitu: bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi BPD

BPD memiliki tiga fungsi, yakni: 1) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan adanya tiga fungsi ini, seharusnya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak banyak terjadi. Karena mekanisme pengawasan telah diatur sedemikian rupa, sehingga BPD memungkinkan melakukan pencegahan penyelewengan.

Seperti pembaca Radar Tasikmalaya ketahui, reformasi telah membawa perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia, dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi.

Selama dua windu pasca reformasi, posisi Pemerintahan Desa masih menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi  dan desentralisasi sebagai konsekuensi dari reformasi terbatas pada otonomi setingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi simbol perwujudan demokrasi.

Sebagai langkah lanjutan dari konsep pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, dikembangkanlah pemisahan peraturan antara otonomi daerah dan otonomi desa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (kemudian dirubah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2014 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU).

Hal itu   menjadi bukti bahwa Negara memberikan hak seluas-luasnya untuk pelaksanaan otonomi dan desentralisasi hingga tingkat Desa.

Dana Desa

Untuk melaksanakan otonomi yang luas itu, pemerintah pusat telah mentransfer sejumlah dana ke desa yang cukup besar. Menurut Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendesa PDTT Bonivacius Prasetya Ichtiarto, menyampaikan bahwa dana desa yang diturunkan terus meningkat -yakni Rp. 20,67 triliun tahun 2015; 46,98 triliun tahun 2016; serta masing-masing 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018 (http://setkab.go.id/kemendesa-pdtt-akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun 2018-tahap-2-sebesar-rp14931-triliun).

Di Kabupaten Tasikmalaya Kucuran Dana Desa (DD) tahun 2018 dari pemerintah pusat mencapai Rp 325 miliar. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 290 miliar. (https://nusantara.rmol.co/read/2017/12/29/320150/Kabupaten-Tasikmalaya-Dikucuri-Rp-325-miliar-Dana-Desa-).

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa, tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala desa terjerat kasus korupsi bukanlah tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Karena kekhawatiran itulah, wajar kalau masyarakat desa sangat berharap, agar BPD bisa menjalankan perannya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Mengapa kita menunggu kiprah BPD dalam malakukan perannya? Karena kita ketahui, regulasi yang ada memungkinkan BPD untuk melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini telah diatur dalam butir 3), pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dimana Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dan laporan tersebut harus sudah diterima paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51).

Namun meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD pada kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances. sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.

Penutup

Dari uraian diatas nampak jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan.

Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD, penulis mengindentifikasi beberapa masalah. Tapi masalah pokok dan utamanya adalah minimnya kapasitas personal.

Secara individual, masih ada anggota BPD yang kurang memiliki kapasitas memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebut saja, misalnya dalam fungsi pengawasan kinerja kepala desa, sebagian anggota BPD kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik saja.

Di sinilah peran pembinaan penting dilakukan oleh Badan/Dinas yang menaunginya. Untuk di Kabupaten Tasikmalaya, sangatlah penting Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan agar BPD memiliki kompetensi yang terkait dengan fungsinya. Semoga! (*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.